radar jember - DINAS Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) mulai menggenjot pembentukan kembali Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bondowoso. Langkah ini diambil setelah organisasi tersebut diketahui vakum selama tiga tahun terakhir.
Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, mengungkapkan kevakuman PHRI berdampak langsung terhadap koordinasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha perhotelan dan restoran.
Salah satu kendala yang dirasakan yakni belum optimalnya pengelolaan sektor pajak hotel dan restoran.
“PHRI di Bondowoso ini kebetulan kosong sudah vakum tiga tahun. Sementara optimalisasi hotel terkait pajak itu masih banyak kendala,” ujarnya saat diwawancarai
Menurut Gede, keberadaan PHRI sangat krusial sebagai mitra strategis pemerintah. Tidak hanya dalam pengembangan sektor pariwisata, tetapi juga dalam mendukung berbagai program daerah, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Saat ini, Disparbudpora aktif berkoordinasi dengan PHRI DPD Jawa Timur guna mempercepat pembentukan kepengurusan di Bondowoso.
Respons dari tingkat provinsi pun dinilai positif, bahkan PHRI Jawa Timur disebut memiliki target seluruh kabupaten/kota memiliki kepengurusan aktif.
“Kami mendorong bagaimana PHRI Kabupaten Bondowoso ini bisa terbentuk. PHRI Jawa Timur juga sudah berkomitmen untuk segera membentuk,” imbuhnya.
Gede berharap, pembentukan PHRI Bondowoso bisa terealisasi dalam waktu dekat, bahkan ditargetkan rampung tahun ini. Dengan adanya organisasi tersebut, koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha diyakini akan lebih efektif dan terstruktur.
Saat ini, Bondowoso memiliki sekitar 20 hotel dan lebih dari 200 restoran, baik skala besar maupun kecil. Potensi ini dinilai cukup besar untuk mendukung sektor pariwisata sekaligus meningkatkan PAD.
Namun tanpa wadah resmi seperti PHRI, komunikasi, promosi, hingga penyampaian aspirasi pelaku usaha dinilai belum berjalan maksimal.
“PHRI ini nantinya akan menjadi jembatan dua arah. Tidak hanya menyampaikan kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk menyampaikan masukan dan kendala di lapangan,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi