radar jember - TAK hanya soal jalan rusak, minim nakes, atau lemahnya ekonomi desa.
Sejumlah desa di Bondowoso ternyata gagal naik kelas, hanya karena persoalan yang terlihat sepele tetapi berdampak besar, yakni data tak diperbarui. Kelalaian administrasi pemerintah desa kini menjadi penghambat serius status desa mandiri.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Mahfud Junaedi, mengungkapkan masih banyak pemerintah desa yang belum disiplin mengunggah data penting secara berkala, termasuk data sumber daya desa yang menjadi komponen utama penilaian dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Kemenkes RI Terbitkan Surat Ijin Operasional Untuk RSUD dr H Koesnadi Bondowoso
Padahal, data tersebut bukan sekadar formalitas administrasi. Pembaruan data menjadi penentu apakah perkembangan desa benar-benar terbaca dalam sistem nasional atau justru dianggap stagnan.
"Data inilah yang menentukan penilaian dari Kementerian. Jika tidak diperbarui, maka data tersebut tidak terekam di pusat," jelasnya.
Akibatnya, desa yang sejatinya memiliki perkembangan positif bisa tertahan statusnya hanya karena performa administrasi yang lemah.
Potensi riil di lapangan tak tercermin, bukan karena pembangunan tidak berjalan, melainkan karena data tidak masuk dalam radar penilaian kementerian.
Kondisi ini menjadi ironi tersendiri.
Di saat pemerintah daerah berupaya keras mendorong desa naik level, sebagian peluang justru tersendat oleh persoalan teknis yang seharusnya bisa diantisipasi.
Mahfud menegaskan, pembenahan ke depan tidak cukup hanya fokus pada pembangunan fisik atau penguatan ekonomi desa. Tata kelola data harus menjadi perhatian serius.
Karena itu, DPMD akan melakukan pemetaan ulang terhadap indikator-indikator yang masih lemah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan dinas terkait.
Langkah tersebut disiapkan agar desa tidak lagi kehilangan peluang naik kategori hanya karena abai pada kewajiban administrasi. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi