Ambisi Bondowoso melahirkan puluhan desa mandiri masih terbentur problem lama yang tak kunjung tuntas, minim tenaga kesehatan, fasilitas dasar timpang, jalan kabupaten belum merata, hingga kekuatan ekonomi desa yang belum stabil.
ILHAM WAHYUDI, Dabasah - Radar Ijen
Peta kemajuan desa di Bondowoso menunjukkan capaian yang belum sepenuhnya ideal. Hingga 2026, dari total 209 desa, baru 47 desa yang masuk kategori mandiri. Sebanyak 98 desa berada di level maju, sementara 64 lainnya masih berstatus berkembang.
Di tengah kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso memasang target agresif, 70 desa tambahan harus naik kelas menjadi desa mandiri tahun ini.
Namun, target tersebut bukan tanpa hambatan. Persoalan mendasar justru masih menjadi batu sandungan utama, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga kapasitas ekonomi desa.
Baca Juga: Tegaskan Sudah Sesuai Prosedur dan Regulasi, RSUD Koesnadi Bondowoso Buka Suara Soal Rekrutmen Nakes
Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten, Abdul Ghafur, menegaskan banyak kendala peningkatan status desa bukan sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah desa.
Salah satu masalah paling menonjol adalah keterbatasan tenaga kesehatan dan akses fasilitas kesehatan yang belum merata, terutama di wilayah dengan kondisi geografis sulit.
"Masalahnya adalah ketiadaan nakes di desa, atau secara geografis lokasi desa tersebut jauh dari faskes," ujarnya.
Tak berhenti di sektor kesehatan, persoalan infrastruktur jalan kabupaten juga ikut mempengaruhi penilaian. Desa sulit terdongkrak apabila akses dasar masyarakat masih terhambat. Begitu pula dengan fasilitas pendidikan. Idealnya, setiap desa memiliki akses Sekolah Dasar (SD) yang memadai.
Ketika kebutuhan dasar itu belum terpenuhi, status desa pun sulit menembus kategori tertinggi.
Selain layanan dasar, kekuatan fiskal desa menjadi penentu penting. Besaran Pendapatan Asli Desa (PADes), performa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga dukungan dana transfer seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak-retribusi, dan bantuan keuangan ikut membentuk skor penilaian.
Artinya, desa tidak cukup hanya mengandalkan transfer anggaran pusat atau daerah.
Kemampuan menggali potensi ekonomi lokal menjadi faktor pembeda. Melihat tantangan tersebut, Ghafur menegaskan pihaknya akan memperkuat kapasitas pendamping profesional agar pemerintah desa lebih memahami indikator penilaian sekaligus mampu menyusun strategi percepatan. (bud)
Editor : M. Ainul Budi