BADEAN, Radar Ijen – Polemik pembangunan jembatan darurat Sentong mendapat tanggapan tegas dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Kepala Dinas Bina Sumber Daya Konstruksi (BSBK) Bondowoso, Ansori, menegaskan bahwa jembatan tersebut tidak bisa disamakan dengan proyek infrastruktur permanen.
Ia menilai, sejumlah kritik yang berkembang di masyarakat muncul karena perbedaan persepsi terhadap fungsi jembatan darurat. Menurutnya, pembangunan tersebut sejak awal memang ditujukan sebagai solusi sementara untuk membuka kembali akses warga.
Baca Juga: WADUH! Baru Lima Bulan, Sudah Terdata 57 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Bondowoso
“Jangan disamakan dengan jembatan permanen. Ini sifatnya darurat, yang utama adalah akses masyarakat bisa segera terhubung kembali,” tegasnya.
Ansori menjelaskan, dalam situasi darurat, pemerintah dituntut bergerak cepat agar aktivitas masyarakat tidak lumpuh.
Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada kecepatan penanganan tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
Ia juga menyoroti penggunaan material kayu yang sempat dipersoalkan. Menurutnya, material tersebut merupakan pilihan rasional dalam kondisi darurat karena mudah didapat dan mempercepat proses pembangunan.
“Kalau menunggu semua harus seperti standar permanen, masyarakat bisa lebih lama terisolasi. Ini yang harus dipahami bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ansori memastikan bahwa pembangunan jembatan darurat tetap melalui pertimbangan teknis. Pihaknya juga melibatkan sejumlah instansi lain dalam proses pengerjaan sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor.
Ia mengingatkan agar informasi yang beredar tidak dipotong-potong, karena dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Pemerintah, kata dia, terbuka terhadap masukan, namun tetap berharap adanya pemahaman utuh terhadap kondisi di lapangan.
“Silakan kalau ingin mengecek langsung. Kami terbuka. Tapi jangan melihat ini dari sudut pandang proyek permanen,” imbuhnya.
Ansori menegaskan, jembatan darurat Sentong merupakan langkah cepat pemerintah dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Ke depan, pembangunan infrastruktur permanen tetap menjadi target, namun membutuhkan proses perencanaan yang lebih panjang. “Yang terpenting saat ini, akses warga tidak terputus. Itu prioritas utama kami,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi