radar jember - ANGGARAN pendidikan terbesar di Bondowoso ternyata tak otomatis menyelesaikan persoalan. Dipangkas Rp52 miliar, sektor ini justru tersandera belanja pegawai, sementara problem klasik, dari kekurangan kepala sekolah hingga ketimpangan guru yang tak kunjung beres.
Abdul Majid, Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, mengungkap bahwa potensi keterbatasan anggaran sebenarnya sudah terdeteksi sejak awal. Tepatnya saat pembahasan KUA-PPAS 2026 pada tahun anggaran 2025.
Saat itu, DPRD meminta pemetaan kebutuhan paling mendesak di sektor pendidikan. Tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyasar persoalan sumber daya manusia hingga kebutuhan penunjang lainnya.
Baca Juga: Jumlah Sekolah Rusak di Kabupaten Bondowoso Terus Bertambah, Anggaran Masih Sulit? DAU Malah Turun
Data tersebut, kata dia, harus terkoneksi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), setelah lebih dulu diinput melalui Dapodik.
Tujuannya, agar kebijakan anggaran benar-benar berbasis kondisi riil. "Itu kita sesuaikan dengan fakta di lapangan," ujarnya.
Namun skenario itu tak berjalan mulus. Pada November 2025, anggaran pendidikan justru terkoreksi akibat efisiensi hingga sekitar Rp52 miliar. Dampaknya langsung terasa pada ruang gerak program.
"Artinya, yang biasanya ada, sekarang menjadi tidak ada," jelasnya.
Di sisi lain, struktur anggaran pendidikan dinilai belum sehat. Porsi terbesar masih tersedot untuk belanja pegawai, mulai dari gaji dan tunjangan ASN, PPPK, hingga tenaga pendidikan. Alokasi untuk pembenahan substansi pendidikan pun kian terpinggirkan.
Padahal, persoalan di lapangan terbilang kompleks. Ratusan kepala sekolah belum definitif. Distribusi guru masih timpang. Bahkan, rombongan belajar (rombel) di sejumlah SD dan SMP pinggiran masih bermasalah.
Baca Juga: Fasilitas Minim, Guru Tak Merata Masih Jadi PR, Tantangan Dunia Pendidikan di Bondowoso
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan fisik semata. Majid menegaskan, pembangunan pendidikan harus menyentuh aspek SDM secara serius, bukan sekadar pemeliharaan bangunan.
Melihat serapan anggaran yang belum optimal, ia juga menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, lambannya realisasi hanya akan memperlemah posisi daerah di hadapan pemerintah pusat. Dia mendorong Semua dinas dan OPD harus merealisasikan anggaran.
“Kalau bisa 100 persen terserap sebelum perubahan anggaran. Biar pemerintah pusat juga tahu bahwa anggaran di Bondowoso sudah terserap maksimal," pungkasnya. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi