radar jember - PEMERATAAN pemenuhan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Bondowoso kembali menjadi sorotan.
DPRD Bondowoso melalui Komisi IV mendesak Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat agar tidak hanya fokus pada sekolah di wilayah perkotaan, tetapi juga memberi perhatian serius terhadap sekolah-sekolah di pelosok.
Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, menegaskan bahwa hingga saat ini masih banyak sekolah di daerah terpencil yang menghadapi berbagai keterbatasan.
Mulai dari minimnya fasilitas belajar mengajar, kondisi gedung yang memprihatinkan, hingga persoalan akses sinyal yang masih menjadi kendala utama.
“Pemkab Bondowoso dalam hal ini Dispendik harus menerapkan sistem pemerataan pemenuhan kebutuhan sekolah. Tidak hanya di sektor perkotaan, namun sekolah di pelosok juga perlu diperhatikan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta Dispendik segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi riil sekolah, khususnya di wilayah pelosok, agar intervensi program bisa lebih tepat sasaran.
“Kami minta Dispendik Bondowoso untuk segera melakukan pemetaan. Sejauh ini masih banyak kendala yang dialami sekolah di pelosok, mulai fasilitas hingga blank spot,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Bondowoso, A. Mansur, menambahkan bahwa kolaborasi antar pihak menjadi kunci dalam mengatasi persoalan pendidikan tersebut. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, hingga masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Baca Juga: Bingung Pilih Karir? Ini Perbandingan Head-to-Head CPNS vs SPPI Kopdes Merah Putih, Peluang Cuan dan Jabatan Terkuak
“Kami berharap kerja sama yang terbangun bisa menjadi jembatan yang efektif untuk menjalankan program demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Mansur menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap harus mengambil peran utama, terutama dalam pengalokasian anggaran pendidikan sesuai kemampuan fiskal yang dimiliki. Ia mengingatkan bahwa persoalan gedung sekolah rusak tidak bisa dianggap sepele.
“Diperlukan langkah cepat dan kolaboratif antara berbagai pihak, agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Ini bukan sekadar infrastruktur, tapi menyangkut keselamatan generasi masa depan,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi