radar jember - AKADEMISI Analisis Kebijakan Publik Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman, menilai persoalan ini harus segera ditangani secara cepat dan terukur. Menurutnya, lambannya penyelesaian berpotensi memicu persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus gerak cepat. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap komitmen kepala daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, insentif guru ngaji merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah. Sehingga, setiap kendala yang terjadi perlu dikomunikasikan secara terbuka dan disertai solusi konkret.
Baca Juga: Jadi Manager KDMP Harus Perhatikan Indikator Penting Ini Bila Ingin Sukses dan Tak Gagal
“Kalau dibiarkan berlarut, publik bisa menilai pemerintah tidak serius,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hermanto menilai pemerintah daerah perlu segera melakukan pemetaan persoalan secara menyeluruh.
Baik terkait validitas data penerima, kendala administrasi, hingga persoalan teknis seperti rekening bermasalah. Menurutnya, langkah ini penting agar penyelesaian tidak bersifat parsial.
Ia juga mendorong adanya koordinasi lintas pihak, termasuk dengan perbankan dan pemerintah di tingkat bawah. Dengan begitu, hambatan yang terjadi bisa segera diurai tanpa menunggu waktu terlalu lama. “Harus ada sinergi. Jangan sampai penerima terus dirugikan karena lemahnya koordinasi,” tegasnya.
Selain itu, transparansi informasi kepada publik juga dinilai penting.
Pemerintah diminta tidak hanya menyampaikan kendala, tetapi juga target waktu penyelesaian yang jelas. Hal ini untuk menghindari munculnya spekulasi negatif di tengah masyarakat.
Hermanto menambahkan, jika tidak segera dituntaskan, persoalan ini bisa berdampak pada citra kepemimpinan Bupati Bondowoso.
Terlebih, program insentif guru ngaji selama ini menjadi salah satu indikator keberpihakan pemerintah terhadap sektor keagamaan. “Ini menyangkut trust. Ketika tidak segera selesai, tentu akan mempengaruhi penilaian publik terhadap kinerja pemerintah daerah,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi