DABASAH, Radar Ijen - Kegagalan pengadaan ambulans pada Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso.
Tahun ini, instansi tersebut kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 miliar untuk pengadaan tiga unit ambulans guna memperkuat layanan kesehatan, khususnya di wilayah pinggiran.
Kepala Dinkes Bondowoso, Mohammad Jasin, mengungkapkan hal itu usai rapat kerja pembahasan LKPJ Bupati bersama Komisi IV DPRD, Rabu (8/4).
Baca Juga: TBC Masih Mengancam Semua Kalangan, Bisa Sembuh Asal Patuh Berobat
Ia menjelaskan, pada 2025 pihaknya sempat merencanakan pengadaan tujuh unit ambulans, namun tidak seluruhnya berhasil direalisasikan.
"Sementara kebutuhan unit ambulan kami memang sudah saatnya dilakukan penambahan," katanya.
Salah satu kendala utama terjadi pada pengadaan satu unit ambulans yang diperuntukkan bagi puskesmas di wilayah pinggiran.
Meski telah melalui proses mini kompetisi, tidak ada penyedia jasa yang mengajukan penawaran sehingga pengadaan tersebut gagal dilaksanakan.
“Waktu itu pengadaan satu unit ambulans plus alkes dengan anggaran Rp800 juta. Kami sudah mini kompetisikan, tidak ada yang menawar. Sementara enam unit lainnya berhasil terealisasi karena ada penawarnya,” ujarnya.
Baca Juga: Fasilitas Bakal Ditanggung Daerah, DPRD Bondowoso Nilai Peran PPL Perlu Disinkronkan
Menurut Jasin, kebutuhan ambulans di puskesmas masih belum ideal.
Saat ini, masih ada puskesmas yang hanya memiliki satu unit ambulans, padahal idealnya dua unit untuk menunjang pelayanan, terutama dalam kondisi darurat di wilayah dengan akses terbatas.
Kondisi tersebut turut memengaruhi capaian serapan anggaran Dinkes Bondowoso tahun 2025.
Tercatat, Silpa mencapai Rp38 miliar atau sekitar 11 persen dari total pagu Rp283 miliar, dengan realisasi anggaran sebesar 88,9 persen.
Sebagai tindak lanjut, pada 2026 Dinkes kembali menganggarkan pengadaan tiga unit ambulans dengan harga sekitar Rp800 juta per unit termasuk alat kesehatan.
Selain faktor pengadaan, Jasin menyebut efisiensi hasil lelang, penghematan kegiatan, serta perubahan jumlah sasaran program seperti ibu hamil dan balita juga memengaruhi serapan anggaran.
Ia berharap, seluruh pengadaan tahun ini dapat terealisasi sehingga pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah pinggiran, semakin optimal. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi