Jember Bondowoso Lumajang Pemerintahan Nasional Bola Internasional Bola Indonesia Update Laka Lantas Rekomendasi Infotainment Balbalan Tapal Kuda Oto dan Tekno MotoGP

Kemiskinan Masih Diangka 12,2 Persen, Pemkab Bondowoso Genjot Validasi Data dan Strategi Terpadu

Faqih Humaini • Jumat, 17 April 2026 | 07:23 WIB
MENGIKUTI: Sejumlah pejabat Bondowoso saat menggelar rapat capaian kinerja, kemarin (15/4). (FAQIH HUMAINI)
MENGIKUTI: Sejumlah pejabat Bondowoso saat menggelar rapat capaian kinerja, kemarin (15/4). (FAQIH HUMAINI)

 

DABASAH, Radar Ijen – Angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso masih tergolong tinggi. Pemerintah daerah pun mulai menyiapkan langkah strategis berbasis data untuk menekan angka tersebut, sembari menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, mengungkapkan bahwa tren kemiskinan pada 2025 sebenarnya menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, memasuki 2026, angka kemiskinan masih berada di kisaran 12,2 persen, meski data tersebut masih bersifat sementara.

Baca Juga: Update Info Kebakaran Bondowoso: Rumah Warga di Prajekan Ini Ludes, Ditinggal ke Rumah Tetangga

Menurutnya, saat ini pemerintah daerah mengandalkan Data Terpadu Capaian (DTC) sebagai basis utama. DTC merupakan kompilasi dari tiga sumber data, yakni TKS, Regsosek, dan P3KE.

Karena itu, validitas data menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

“Sekarang masih berproses ground checking untuk memastikan data di DTC benar-benar valid. Ini penting agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya.

Fathur Rozi menegaskan, meski masih menunggu rilis resmi dari BPS, pemerintah tidak bisa tinggal diam. Berbagai langkah antisipatif harus segera dilakukan agar penanganan kemiskinan bisa berjalan lebih cepat dan efektif.

Baca Juga: Bikin Interior Ruang Kepala Sekolah Menyala! Begini Skema Unik Gelaran UKK Jurusan Arsitek SMKN 3 Bondowoso

Ia menyebutkan, strategi penanggulangan kemiskinan difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

Kedua, peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan ekonomi.

Ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur.

“Perbaikan akses seperti jalan, jaringan irigasi, hingga konektivitas komunikasi menjadi penting untuk membuka keterisolasian wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terlibat aktif. Menurutnya, upaya menekan angka kemiskinan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Ini kerja bersama. Semua stakeholder harus bergerak untuk membangun Bondowoso dan mengurangi kemiskinan secara bertahap,” pungkasnya. (faq/bud)

 

Editor : M. Ainul Budi
#sekda #Kemiskinan #Bondowoso