BLINDUNGAN, Radar Ijen - Pemkab Bondowoso terus mempercepat penanganan dampak penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Salah satunya melalui kegiatan Pelatihan Petugas Ground Checking (GC) PBI JKN Non Aktif Tahap II yang mulai digelar, Senin (30/3).
Kepala Dinas Sosial P3AKB Bondowoso, dr. Mohammad Imron, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar akurat. Terutama bagi masyarakat yang masih membutuhkan layanan kesehatan, namun terdampak kebijakan penonaktifan.
Ia menjelaskan, pada awal Februari 2026 pemerintah pusat menonaktifkan sekitar 11 juta peserta PBI JK secara nasional.
Baca Juga: Hujan Setengah Jam, Tiga Jembatan di Bondowoso Rusak? Dari jumlah tersebut, sebagian sudah kembali aktif, baik melalui reaktivasi otomatis maupun mekanisme reguler. “Sebanyak 106.153 peserta telah direaktivasi otomatis dan 44.500 melalui reaktivasi reguler. Dari angka itu, 42.367 kembali menjadi peserta PBI JK dan 2.133 beralih ke segmen mandiri atau bantuan pemerintah daerah,” jelas pria asli Kab. Gresik ini.
Khusus di Bondowoso, tercatat 34.127 peserta PBI JK dinonaktifkan. Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat sebagian dari mereka merupakan pasien yang membutuhkan layanan kesehatan rutin, termasuk penderita penyakit kronis.
Sebagai respons, pemerintah melakukan berbagai langkah percepatan.
Baca Juga: Bondowoso Masih Dalam Fase Cuaca Ekstrem, Angin Kencang Terjang Kawasan Botolinggo
Mulai dari membuka akses reaktivasi di tingkat desa dan kelurahan, memperkuat kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan, hingga melakukan sosialisasi bersama lintas instansi terkait.
Selain itu, juga dilakukan pilot project pendampingan di Kecamatan Sukosari serta Ground Checking tahap pertama untuk pasien katastropik oleh BPS yang menyasar 316 jiwa.
Upaya ini dilanjutkan melalui GC Tahap II untuk peserta non katastropik.
“Total sasaran GC tahap kedua ini mencapai 33.811 jiwa. Ini kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak, termasuk BPS dan pendamping PKH,” tegas mantan Kadinkes Bondowoso ini.
Ia berharap seluruh peserta pelatihan dapat memahami materi yang diberikan, terutama terkait penggunaan aplikasi FASIH sebagai instrumen pendataan. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi