DABASAH, Radar Ijen - Komposisi belanja pegawai dalam APBD Bondowoso, masih lebih besar dibandingkan belanja modal. Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid menyebut kondisi tersebut tidak lepas dari regulasi nasional sekaligus dilema daerah dalam menjaga keberlangsungan ribuan pegawai.
Pria yang akrab disapa Ra Hamid itu mengaku komposisi belanja pegawai, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bondowoso masih lebih besar dibandingkan belanja modal.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari regulasi nasional yang mengatur proporsi belanja pegawai pemerintah daerah.
Pemerintah daerah juga tengah melakukan penataan agar komposisi belanja tersebut bisa lebih seimbang.
Baca Juga: PMK Belum Hilang 17 Ribu Vaksin Digelontorkan Disnakkan Bondowoso, Ditarget Rampung Bulan April
“Regulasi nasional juga mengharuskan pemerintah daerah membelanjakan belanja pegawai itu 30 persen pada 2027,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, penataan struktur anggaran tidak dapat dilakukan secara instan. Pemkab Bondowoso juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, terutama terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang jumlahnya cukup besar di daerah tersebut.
“Apakah kita harus melakukan rasionalisasi pegawai, dengan memutus kontrak PPPK juga tidak mungkin,” tuturnya.
Dia menegaskan, ingin menyelamatkan ribuan PPPK di sini yang penuh waktu, yang paruh waktu baru kita pikirkan. Terdapat aspek kemanusiaan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Diduga Gara-gara Arus Pendek Listrik, Rumah Lansia di Sukorambi Jember Ini Ludes Terbakar
Di satu sisi, kata Hamid, pembangunan infrastruktur tetap menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.
Namun disisi lain, pemerintah daerah juga tidak dapat serta-merta mengurangi jumlah pegawai, demi menekan belanja pegawai.
Karena itu, Pemkab Bondowoso berupaya mencari solusi dengan memperluas sumber pembiayaan pembangunan. “Kita sudah bekerja keras mencari anggaran ke pusat, ke provinsi, termasuk meningkatkan PAD,” pungkasnya. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi