2026 Bondowoso Ditaget Nol Kemiskinan Ekstrem?

Ilham Wahyudi • Dipublikasikan Rabu, 18 Maret 2026 | 06:03 WIB
PERLU SENTUHAN: Ribuan warga di Bondowoso masih berada pada garis kemiskinan ekstream. (ILHAM/RJ)
PERLU SENTUHAN: Ribuan warga di Bondowoso masih berada pada garis kemiskinan ekstream. (ILHAM/RJ)

DABASAH, Radar Ijen - Jumlah penduduk miskin di Bondowoso memang turun pada 2025. Namun ribuan warga masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Hal itu masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Bondowoso pada Maret 2024 mencapai 99,62 ribu jiwa.

Setahun kemudian, pada Maret 2025, jumlah tersebut turun menjadi 96,71 ribu jiwa. 

Artinya, dalam setahun terdapat penurunan sekitar 2,91 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin juga turun dari 12,60 persen menjadi 12,20 persen.

Berdasarkan data DTSE-N per Desember 2025, dari total 800.441 jiwa penduduk dan 321.522 keluarga di Bondowoso, terdapat 87.032 individu dan 39.419 keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Baca Juga: Sita Rumah di Atas Tanah Hampir 2.000 Meter, Kejari Bondowoso Buru Aset Kasus Korupsi Dana Desa Padasan

Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun tren kemiskinan secara umum menurun, namjn masyarakat yang berada di lapisan paling bawah, masih belum sepenuhnya terangkat.

Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Syafi’i menilai penurunan angka kemiskinan sebagai hasil kerja bersama berbagai pihak.

Namun, menurutnya capaian tersebut belum bisa membuat pemerintah daerah berpuas diri.

 “Ini pencapaian yang membanggakan, tetapi tidak membuat kita boleh lengah,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Ra As’ad itu menyebut target kemiskinan Bondowoso pada 2026, berada di kisaran 11,36–11,73 persen. Sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan turun hingga nol persen.

 “Kami paham keterbatasan fiskal di 2026, akan menjadi tantangan besar. Karena itu, kolaborasi dan inovasi harus menjadi syarat mutlak dalam penanggulangan kemiskinan,” tuturnya.

Baca Juga: Usai Viral Warga Tambal Jalan Secara Mandiri di Bondowoso, DPRD Jatim Sebut Pemkab Bisa Ajukan Anggaran ke Pemprov

Ia juga meminta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat kecamatan memperkuat pendampingan di desa-desa. Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan, termasuk melalui pemanfaatan Dana Desa yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. “Kami tidak ingin ada alokasi yang tidak tepat sasaran,” imbuhnya. (ham/bud)

Editor : M. Ainul Budi
Kemiskinan Ekstrem wakil bupati Bondowoso