BONDOWOSO, Radar Jember - Pemerintah Kabupaten Bondowoso menegaskan kehadirannya bukan sekadar sebagai penyelenggara administrasi, melainkan sebagai mitra aktif masyarakat dalam menjawab kebutuhan riil sehari-hari.
Dalam satu tahun terakhir, arah kebijakan difokuskan pada persoalan yang paling dirasakan warga, perbaikan akses jalan, penguatan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga perlindungan kelompok rentan.
Ukuran keberhasilan tidak lagi bertumpu pada seremoni, tetapi pada dampak konkret yang dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.
Satu tahun kepemimpinan Bupati KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag., bersama Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, S.E., menjadi fase konsolidasi sekaligus pembuktian arah pembangunan.
Dengan mengusung visi “Mewujudkan Bondowoso Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Global dan Berbudaya dalam Bingkai Keimanan dan Ketakwaan”, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap kebijakan memiliki orientasi jangka panjang dan berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Dari sisi ekonomi, sejumlah indikator menunjukkan tren penguatan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6,46 persen pada 2025, mencerminkan geliat sektor riil yang semakin stabil.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp302 miliar juga menjadi bukti menguatnya kapasitas fiskal daerah.
Reformasi tata kelola keuangan, digitalisasi sistem pelaporan, serta optimalisasi potensi pajak daerah menjadi faktor pendorong utama peningkatan tersebut.
Penguatan ekonomi itu berdampak pada kesejahteraan sosial.
Tingkat kemiskinan menurun menjadi 12,20 persen, dengan ribuan warga berhasil keluar dari garis kemiskinan.
Tingkat Pengangguran Terbuka pun relatif terkendali di angka 2,55 persen.
Pemerintah daerah menekankan bahwa pertumbuhan harus bersifat inklusif, membuka ruang usaha dan kerja, terutama bagi pelaku UMKM, petani, dan pekerja sektor informal.
Transformasi juga menyentuh sektor pelayanan publik. Digitalisasi melalui berbagai platform layanan terintegrasi mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi.
Infrastruktur teknologi diperkuat untuk memastikan konektivitas antarperangkat daerah berjalan optimal.
Partisipasi publik dalam pengawasan pelayanan pun diperluas sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas.
Di bidang pembangunan manusia, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator penting.
Investasi pada pendidikan dan kesehatan berjalan beriringan, ditandai dengan perluasan akses beasiswa, digitalisasi sekolah, serta penguatan layanan kesehatan dasar.
Penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu capaian strategis dalam menyiapkan generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif.
Pembangunan infrastruktur diarahkan sebagai instrumen pemerataan.
Perbaikan konektivitas jalan desa, perluasan akses air bersih, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi prioritas untuk memastikan pembangunan menjangkau wilayah pinggiran.
Pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based planning) diterapkan agar intervensi lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.
Pemberdayaan desa juga menjadi fokus utama. Sejumlah desa berhasil naik status menjadi Desa Mandiri, menandakan peningkatan kapasitas tata kelola dan ekonomi lokal.
Penguatan BUMDes, dukungan sarana produksi, hingga peningkatan kesejahteraan perangkat desa menjadi bagian dari strategi membangun fondasi ekonomi dari bawah.
Secara keseluruhan, satu tahun kepemimpinan Dr. KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag., dan As’ad Yahya Syafi’i, S.E., menunjukkan pola pembangunan yang terukur dan berorientasi hasil.
Bondowoso tengah membangun fondasi tata kelola yang lebih modern, adaptif, dan inklusif.
Tantangan ke depan tentu tidak ringan, namun dengan sinergi pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, momentum transformasi ini diharapkan terus berlanjut menuju Bondowoso yang semakin tangguh dan berdaya saing. (faq)
Editor : M. Ainul Budi