DABASAH, Radar Ijen - Puluhan mahasiswa turun ke jalan di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso, siang tadi (5/3).
Mereka menyoroti struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama perbaikan jalan dan infrastruktur dasar.
Massa aksi datang dengan mengenakan atribut serba hitam.
Mereka juga membentangkan berbagai poster berisi kritik terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah. Aksi ini ditujukan kepada kepemimpinan Abdul Hamid Wahid dan Wakil Bupati As'ad Yahya Syafi'i yang telah memimpin selama setahun terakhir.
Koordinator aksi, Ahmad Rifandi, menyebut struktur APBD Bondowoso dinilai belum ideal. Menurutnya, porsi belanja pegawai masih terlalu besar dibandingkan belanja pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
Ia menyebutkan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, belanja pegawai justru mencapai sekitar 48 persen dari total APBD. Sementara belanja modal hanya sekitar 6 persen.
Padahal, menurutnya, belanja modal merupakan sektor yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Di antaranya pembangunan dan perbaikan jalan serta irigasi.
Karena itu mahasiswa menuntut pemerintah daerah melakukan penataan ulang struktur anggaran. Salah satunya dengan memangkas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa agar ruang fiskal untuk pembangunan bisa diperbesar.
“Sehingga perbaikan jalan yang targetnya awal 25 KM, minimal di 2026 bisa jadi 100 KM,” harapnya.
Rifandi menegaskan, tuntutan utama mahasiswa adalah perbaikan jalan rusak di berbagai wilayah Bondowoso agar dilakukan lebih masif. Selain itu, massa aksi juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain.
Di antaranya meminta pemerintah daerah menurunkan belanja pegawai secara bertahap, menambah anggaran pembangunan seperti perbaikan jalan, irigasi, serta penguatan ekonomi rakyat.
Mahasiswa juga mendorong pemerintah daerah agar lebih transparan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tidak hanya itu, mereka turut menuntut penyelesaian konflik yang terjadi di Kecamatan Ijen serta meminta pemerintah menyediakan akses pengaduan masyarakat yang lebih responsif. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi