BADEAN, Radar Ijen - Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi’i menegaskan komitmen transparansi penuh dalam menghadapi audit interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Audit yang digelar di Wisma Wabup itu disebut sebagai momentum penting memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Menurut As'ad, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuka akses data seluas-luasnya kepada auditor.
Ia meminta tidak ada praktik menunda atau menyulitkan pemeriksaan, karena audit merupakan bagian dari penguatan akuntabilitas publik.
“OPD harus proaktif menyajikan data yang diminta auditor secara cepat, lengkap, dan akurat. Jangan sampai ada hambatan birokrasi yang justru memperlambat proses pemeriksaan,” tegasnya, Rabu (18/2).
Ia menilai, transparansi bukan hanya kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendasar untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat. Audit juga diyakini dapat mengidentifikasi kelemahan sistem sejak dini.
Meski demikian, As'ad mengapresiasi kedisiplinan pelaporan keuangan OPD yang dinilai semakin membaik dalam beberapa tahun terakhir.
Peningkatan tersebut menjadi modal penting untuk meraih opini keuangan yang lebih baik.
Namun ia mengingatkan, audit bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Pemeriksaan harus dimaknai sebagai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja birokrasi, mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan anggaran.
“Harapannya, rekomendasi BPK nanti menjadi bahan refleksi untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan ke depan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujarnya optimistis.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan auditor, Pemkab Bondowoso menargetkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi