TAMANSARI – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bondowoso masih menyimpan risiko serius.
Dari 43 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi, baru 15 dapur yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) RI Nanik Sudaryati Deyang menegaskan, SLHS bukan sekadar formalitas.
Sertifikat itu mensyaratkan uji laboratorium, pelatihan penjamah makanan, hingga ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Kalau dapurnya tidak sesuai juknis (petunjuk teknis, red), bisa saja itu dibongkar, kemudian dibangun lagi,” tegasnya.
Bondowoso sendiri mendapat alokasi 93 dapur SPPG. Namun hingga kini baru 43 dapur yang terbentuk dan beroperasi.
BGN memberi tenggat satu bulan bagi dapur yang sudah berjalan untuk menuntaskan sertifikasi SLHS.
Sanksi tegas disiapkan bagi pengelola yang abai. “Tapi kalau mendaftar saja tidak, SPPG-nya kita suspend. Tutup seminggu,” tandas Nanik.
Sementara dapur yang baru berjalan wajib mendaftar sertifikasi maksimal satu bulan setelah menerima anggaran dan memulai kegiatan. Konsekuensinya tegas.
BGN menyiapkan sanksi bagi pengelola yang abai.
Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid mengakui progres MBG masih setengah jalan.
Ia memastikan, seiring bertambahnya dapur, Pemkab akan mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai suplai utama.
“Kami akan dorong agar suplai dari sekitar sini dulu. Kalau memang tidak mencukupi, baru mengambil dari luar daerah,” pungkasnya. (ham/fid)
Editor : Adeapryanis