Jember Bondowoso Lumajang Pemerintahan Nasional Bola Internasional Bola Indonesia Update Laka Lantas Rekomendasi Infotainment Balbalan Tapal Kuda Oto dan Tekno MotoGP

Persoalan Inflasi, Pangan, hingga Digitalisasi, Pemerintah Bondowoso Akui Tantangan Ekonomi Kian Kompleks

Faqih Humaini • Rabu, 21 Januari 2026 | 05:37 WIB

BERDISKUSI: beberapa pihak saat melangsungkan rapat koordinasi pengendalian inflasi, kemarin (20/1).(PROKOPIM BONDOWOSO)
BERDISKUSI: beberapa pihak saat melangsungkan rapat koordinasi pengendalian inflasi, kemarin (20/1).(PROKOPIM BONDOWOSO)

RADAR JEMBER - BLINDUNGAN, Radar Ijen - Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), kemarin (20/1).

Forum ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi kebijakan, tetapi juga ruang refleksi atas berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global dan lokal.

Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menjelaskan, tantangan perekonomian daerah ke depan semakin berat.

Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim yang memengaruhi produksi pangan, hingga persoalan distribusi komoditas menjadi hambatan nyata yang kerap berada di luar kendali pemerintah daerah.

"Kondisi ini menuntut kebijakan yang lebih adaptif dan responsif," ungkapnya.

Dalam pengendalian inflasi, pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan kapasitas produksi pangan lokal dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Situasi tersebut membuat stabilisasi harga rentan terganggu, terutama saat terjadi cuaca ekstrem atau gangguan distribusi.

"inflasi yang tinggi bukan sekadar persoalan angka, tetapi berdampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah," bebernya.

Kendala juga muncul dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui TP2ED, pemerintah berupaya mengoptimalkan sektor unggulan seperti pertanian dan UMKM.

Namun, keterbatasan akses permodalan, rendahnya nilai tambah produk lokal, serta belum meratanya kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya teratasi.

Di sisi lain, percepatan digitalisasi daerah melalui TP2DD menghadapi tantangan tersendiri.

Kesenjangan infrastruktur digital, literasi teknologi yang belum merata, serta adaptasi aparatur dan pelaku usaha terhadap sistem digital menjadi hambatan dalam mewujudkan digitalisasi yang inklusif dan efektif.

Digitalisasi pembayaran dan layanan publik dinilai belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

pemerintah daerah menyadari pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjawab berbagai kendala tersebut.

Kolaborasi antara TPID, TP2ED, dan TP2DD diharapkan mampu meminimalkan ego sektoral, memperkuat pemanfaatan data, serta menghadirkan sistem peringatan dini dalam menghadapi gejolak harga dan perlambatan ekonomi. (faq)

Editor : Adeapryanis
#Inflasi #Bondowoso