NANGKAAN, Radar Ijen - Angka kasus HIV/AIDs di Bondowoso kembali naik. Sepanjang 2025, tercatat 155 orang baru dinyatakan positif HIV/AIDS. Tambahan ini membuat total orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Bondowoso kini mencapai 1.483 orang.
Lonjakan tersebut terungkap dari hasil screening, tracing, dan tracking yang dipaparkan Pokja TB-HIV Kabupaten Bondowoso, bersama Dinas Kesehatan di hadapan Komisi IV DPRD Bondowoso saat kunjungan kerja, Kamis (15/1) lalu.
Ketua Pokja TB-HIV Kabupaten Bondowoso, Funky Indraayu Shanti, membeberkan sebaran usia kasus baru yang menunjukkan fakta memprihatinkan.
Dari total temuan 2025, terdapat empat balita di bawah usia empat tahun yang terinfeksi HIV/AIDS.
Selain itu, lima kasus ditemukan pada anak usia 15 hingga 19 tahun, 14 orang usia 20 hingga 24 tahun, serta dominasi pada kelompok usia produktif 25–49 tahun sebanyak 106 orang. Funky menyebut peningkatan kasus banyak dipicu perilaku berisiko, salah satunya hubungan lelaki seks lelaki (LSL).
“Lebih dari 50 tahun ada 26 orang yang positif HIV/AIDS,” jelasnya.
Funky menjelaskan, kasus HIV pada balita terjadi akibat penularan dari ibu. Padahal, penularan sebenarnya bisa dicegah apabila ibu ODHA rutin mengkonsumsi obat antiretroviral (ARV) sejak awal kehamilan.
“Mungkin baru tahu, atau tidak rajin, putus obat,” jelasnya.
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Bondowoso, Goek Fitri Purwandari, menegaskan pihaknya bersama Pokja TB-HIV terus memperkuat langkah pencegahan.
Upaya dilakukan melalui tracing, tracking, hingga sosialisasi ke berbagai kelompok masyarakat.
Goek mencontohkan, tracing intensif dilakukan ketika pertama kali ditemukan kasus HIV pada anak usia 22 tahun, guna memutus mata rantai penularan.
Untuk layanan pengobatan, Bondowoso kini memiliki 12 fasilitas kesehatan yang melayani ODHA secara gratis dan sesuai standar operasional prosedur.
Dua diantaranya rumah sakit, yakni RSUD dr. Koesnadi dan RS Bhayangkara, serta 10 puskesmas yang tersebar di berbagai kecamatan.
Namun di tengah meningkatnya kasus, Komisi IV DPRD Bondowoso justru menyoroti penurunan anggaran penanganan HIV/AIDS akibat kebijakan efisiensi.
Tahun sebelumnya, anggaran mencapai Rp 300 juta. “Tahun ini, nilainya dipastikan menurun, meski angka pastinya belum dirinci,” tuturnya.
Perlu Langkah Pencegahan Lebih Serius
Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, menegaskan bahwa tantangan utama kini bukan semata soal besaran anggaran, melainkan strategi menghadapi keterbatasan tersebut.
Salah satu langkah yang dinilai krusial adalah memperluas screening dan sosialisasi, termasuk ke lingkungan pondok pesantren.
“Pesantren yang harus kita jaga, kita amankan bagaimana terutama para santri terbebas dari penyakit yang diindikasi berbahaya,” jelasnya.
Komisi IV juga mendorong pelaksanaan skrining TB-HIV di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bondowoso sebagai bentuk keteladanan pemerintah.
“Rencana aksi akan segera kita susun. Mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu dalam hal komitmen. Tahun ini bisa kita laksanakan bersama,” terangnya.
Komitmen lintas OPD dinilai mutlak diperlukan agar penanganan HIV/AIDS tidak hanya menjadi beban Dinas Kesehatan dan Pokja TB-HIV semata.
Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajat, menegaskan Dinas Kesehatan harus lebih proaktif di tengah kondisi anggaran yang dianggap tidak sebanding dengan besarnya persoalan.
“Keseriusan Dinkes wajib lebih ditingkatkan lagi ke depan,” pungkasnya. (ham)
Editor : M. Ainul Budi