radar jember - AKADEMISI Analisis Kebijakan Publik Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman, mengingatkan Bupati Bondowoso agar tidak menjadikan senioritas sebagai satu-satunya pertimbangan dalam menentukan kepala dinas hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).
Menurutnya, tantangan pemerintahan ke depan menuntut figur pimpinan perangkat daerah yang adaptif dan memiliki kapasitas inovatif.
Hermanto menilai, kepala dinas saat ini dituntut tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.
Dalam situasi efisiensi anggaran dan tuntutan kemandirian daerah, kepala dinas harus mampu membangun jejaring, kolaborasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak melalui program-program yang kreatif dan berdampak nyata.
“Sudah saatnya kepala dinas tidak dipimpin oleh birokrat yang hanya business as usual, kerja rutin tanpa terobosan. Tantangan daerah ke depan menuntut pimpinan yang lincah, mampu mencari peluang, serta membangun kerja sama untuk mendukung program kepala daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, bagi calon yang telah masuk tiga besar, bupati perlu mencermati secara serius gagasan dan visi yang ditawarkan masing-masing kandidat.
Menurutnya, pemimpin perangkat daerah harus mampu menerjemahkan visi dan kebijakan bupati ke dalam program konkret, bukan sekadar mengandalkan loyalitas atau pengalaman semata.
Hermanto juga berpandangan bahwa figur baru tidak boleh dipandang sebagai kelemahan.
Selama yang bersangkutan kompeten dan memiliki ide segar, kehadiran sosok baru justru dapat menjadi motor perubahan bagi birokrasi dan pembangunan daerah.
“Tidak masalah figur baru atau lama, senior atau junior. Yang penting memiliki gagasan baru dan kemampuan untuk melakukan terobosan agar pemerintahan daerah bisa bergerak lebih maju,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa loyalitas dan profesionalitas harus berjalan beriringan dalam proses penentuan kepala dinas.
Menurutnya, kepala daerah membutuhkan pejabat yang tidak hanya setia, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial, inovasi, dan jejaring untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.
“Pertimbangan loyalitas dan profesionalitas harus seimbang. Kepala dinas harus mampu menjadi penggerak perubahan, bukan sekadar pelaksana rutinitas birokrasi,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi