Jember Bondowoso Lumajang Pemerintahan Nasional Bola Internasional Bola Indonesia Update Laka Lantas Rekomendasi Infotainment Balbalan Tapal Kuda Oto dan Tekno MotoGP

Ini Alasan DPC PKB Bondowoso Setuju Soal Pilkada Melalui DPRD, Alasannya Efisiensi Demokrasi?

Faqih Humaini • Jumat, 9 Januari 2026 | 18:27 WIB

 

Pilkada dari DPRD? (Ilustrasi AI)
Pilkada dari DPRD? (Ilustrasi AI)

radar jember - DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso menyatakan sikap sejalan dengan kebijakan nasional terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Sikap tersebut menegaskan posisi PKB Bondowoso yang memilih mengikuti arus besar keputusan partai di tingkat pusat.

Ketua DPC PKB Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari ketaatan struktural partai terhadap kebijakan nasional.

Menurutnya, wacana tersebut masih bersifat gagasan dan akan dibahas lebih lanjut secara konstitusional. “Kami di daerah tentu mengikuti arah dan kebijakan partai secara nasional. Ini masih dalam tahap wacana,” ujarnya.

Ahmad Dhafir menilai, mekanisme Pilkada melalui DPRD bukanlah bentuk kemunduran demokrasi, melainkan upaya mencari sistem yang lebih efektif dan efisien.

Ia menyebut bahwa DPRD merupakan lembaga representatif yang dipilih langsung oleh rakyat.

“Anggota DPRD itu dipilih rakyat. Jadi ketika DPRD memilih kepala daerah, tetap ada unsur keterwakilan rakyat di sana,” katanya.

Selain efisiensi anggaran, ia juga menilai sistem tersebut berpotensi menekan konflik horizontal yang kerap muncul dalam Pilkada langsung.

Menurutnya, dinamika politik di masyarakat perlu dikelola agar tidak menimbulkan perpecahan berkepanjangan.

“Kalau bisa meminimalkan konflik sosial dan pemborosan anggaran, kenapa tidak dipertimbangkan,” ujarnya.

Namun demikian, Ahmad Dhafir menegaskan bahwa PKB Bondowoso tetap menghormati perbedaan pandangan dari partai politik lain maupun masyarakat.

Ia menilai perdebatan mengenai sistem Pilkada merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

“Perbedaan pendapat itu wajar, justru menunjukkan demokrasi kita hidup,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa apabila wacana tersebut benar-benar diwujudkan, maka perlu aturan yang jelas dan mekanisme yang transparan agar tidak menimbulkan praktik-praktik politik yang menyimpang.

“Harus ada regulasi yang kuat dan pengawasan ketat supaya tetap akuntabel,” tegasnya.

PKB Bondowoso memastikan akan menunggu keputusan final pemerintah dan DPR RI terkait arah kebijakan Pilkada ke depan.

Sembari menunggu, partai berlambang bintang sembilan itu menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga stabilitas politik daerah dan mengedepankan kepentingan masyarakat Bondowoso. (faq/bud)

 

Editor : M. Ainul Budi
#PKB #pilkada langsung #Bondowoso