KADEMANGAN, Radar Ijen – Penutupan kawasan wisata Kalipait akibat persoalan sampah dinilai tidak menyentuh akar masalah pengelolaan lingkungan di Bondowoso.
Kebijakan tersebut justru dipandang sebagai langkah reaktif yang mengorbankan ruang publik tanpa diiringi perbaikan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
Ketua komunitas lingkungan SARKA Space, Uyes, menegaskan bahwa sampah tidak akan hilang hanya karena lokasi wisata ditutup. Menurutnya, penutupan kawasan hanya memindahkan persoalan dari satu titik ke titik lain tanpa menyelesaikan sumber masalahnya.
“Sampah tidak takut gembok. Ia tidak hilang karena ditutup, hanya dipindahkan, sama seperti tanggung jawab yang terus dilempar dari satu kebijakan instan ke kebijakan instan berikutnya,” ujarnya.
Ia menilai cara pandang pengelolaan lingkungan yang masih berorientasi pada penutupan lokasi menunjukkan lemahnya solusi struktural.
Jika setiap persoalan sampah berujung pada penutupan tempat wisata, maka yang seharusnya dibenahi bukan lokasinya, melainkan pola pikir dan sistem tata kelola sampahnya.
“Yang perlu ditutup itu cara berpikirnya, bukan ruang publiknya,” tegas Uyes.
Persoalan ini, lanjutnya, menjadi semakin serius ketika kondisi tempat pemrosesan akhir (TPA) di Bondowoso masih bermasalah hingga mendapat penilaian “kartu merah”. Fakta tersebut menunjukkan bahwa krisis sampah tidak berhenti di kawasan wisata, melainkan berlanjut hingga ke titik akhir pengelolaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir. Dalam kondisi demikian, penutupan wisata dinilai hanya menjadi pengalihan isu dari kegagalan sistemik.
Uyes juga menyoroti posisi strategis Bondowoso yang tengah memasuki tahapan penting revalidasi geopark.
Menurutnya, pengelolaan lingkungan, tata kelola sampah, dan keterlibatan masyarakat merupakan indikator utama penilaian.
“Geopark bukan hanya soal keindahan geologi, tapi tentang bagaimana daerah mengelola dampak aktivitas manusia secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” katanya.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama BKDA Wilayah III Provinsi Jawa Timur untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan komunitas lingkungan dan masyarakat.
Menurutnya, pendekatan teknokratis tanpa partisipasi warga justru akan memperpanjang krisis.
“Komunitas seperti kami sudah memilah, mengolah, dan mengedukasi. Yang dibutuhkan adalah penguatan sistem dan kemauan berkolaborasi, bukan sekadar kebijakan yang terlihat tegas tapi kosong isi,” ujarnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi