radar jember - ALUN-alun Ki Bagus Asra, Senin pagi (29/12), bukan sekadar ruang terbuka.
Ia berubah jadi panggung pengakuan negara. 4.502 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu berdiri rapi.
Lautan seragam Korpri, celana kain hitam, sepatu pantofel hitam memantulkan matahari Desember.
Tidak ada terompet atau pesta kembang api. Tapi ada tawa yang bagi sebagian orang, nilainya jauh melampaui selebrasi apa pun.
Di tengah barisan itu, Moh Rahwito tampak paling kontras. Usianya bukan lagi angka produktif dalam standar birokrasi. Tahun 2026 nanti, ia genap 58 tahun.
Dan lebih ironis lagi, enam bulan dari sekarang, tepatnya 9 Juni 2026, ia akan pensiun.
Namun pagi itu, ia tertawa bahagia saat menggenggam SK PPPK paruh waktu bersama kawan-kawannya yang lain.
Seolah hidup membalas lunas semua kekalahan masa lalu. Rahwito sudah berulang kali ikut tes CPNS.
Bukan setahun dua tahun. Tapi sejak 1989. Di masa ketika ujian masih jauh dari kata digital.
"Selalu ikut, terakhir 2013," ujarnya.
Ia memulai dari era kertas dan pena. Tes CPNS dulu masih tidak menggunakan komputer atau secara manual menulis. Setiap tahun, ia mencoba.
Setiap tahun pula, ia pulang tanpa kabar lolos. Sampai akhirnya, di 2013, ia berhenti mendaftar. Bukan karena menyerah, tapi karena realistis pintu itu tampaknya memang tidak ditakdirkan terbuka untuknya.
Lalu 2024, panggilan kewajiban datang. Database BKN memuat namanya.
Ia wajib mengikuti tes PPPK di Jember. Dan kali ini, nasib menuliskan paragraf baru.
Sebelum status itu berubah, ia sudah lama jadi bagian dari bangunan pendidikan.
Bukan sebagai guru, bukan sebagai pejabat. Tapi sebagai penjaga sekolah, profesi yang nyaris tak pernah masuk headline.
Ia mulai bekerja sejak 2003 di SDN Pancoran 2, Desa Kalianyar, Ijen, Bondowoso. Tugasnya sederhana: menjaga gerbang, ruang kelas, halaman sekolah.
Tapi pengabdiannya panjang, lebih dari dua dekade. Awalnya? Tidak ada gaji yang layak disebut gaji.
"Dulu awal gak ada gaji, pas naik jadi Rp 50 ribu. Ya cari sampingan lain, ya sembarang, bertani," tuturnya.
Ia menafkahi keluarga dari sampingan apa saja. Bertani, serabutan, kerja tambahan yang tak tercatat di negara, tapi tercatat jelas dalam sejarah keluarganya.
Ia punya satu istri dan 3 anak yang tinggal bersamanya di perumahan sekolah.
Rumah yang ia bangun dari gaji Rp 50 ribu dan keringat di sawah. Baru di 2023, honor daerah mulai mengalir. Ia menerimanya tanpa perlu memamerkan nominalnya.
"Sudah mulai mendapatkan honor daerah yang enggan disebutkan nominalnya," begitu ia memilih merendah.
Kini, saat SK resmi itu turun, ia justru tidak mempersoalkan waktu yang tersisa. Karena ia tahu, status ini bukan tentang durasi ke depan. Tapi tentang pengakuan ke belakang.
"Ya kalau sudah waktunya," ungkapnya.
Kalimat singkat. Tapi berat.
Ia menerima bahwa semua hal punya garis finis, termasuk dirinya di gerbang sekolah yang ia jaga lebih lama daripada usia banyak rekan PPPK yang berdiri di sampingnya. Penyerahan SK hari itu sendiri berlangsung serentak. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi