BADEAN, Radar Ijen - Delapan dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bondowoso, sempat berhenti operasional sementara.
Bukan mogok, tapi menunggu hak mereka cair. Demi administrasi anggaran, dapur memilih pause daripada nombok lintas tahun.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan lewat SPPG di Bondowoso sempat padam sementara. Penyebabnya bukan kekurangan menu, bukan pula minim relawan.
Tapi soal yang lebih mendasar, yakni dana bantuan operasional yang belum cair, tepat di ujung tahun anggaran.
Di lapangan, tanda berhentinya operasional menyebar lebih cepat dari asap dapur.
Sejumlah wali murid menerima pesan WhatsApp, sebagian lain mengetahui dari akun media sosial dapur MBG. Nada pesannya sama, dapur berhenti dulu, menunggu biaya operasional turun.
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Bondowoso, Mila Afriana Agustina, menyebut awalnya ada delapan SPPG yang melapor berhenti sementara akibat tersendatnya pencairan.
"Kemarin yang laporan ada 8 SPPG. Tapi kan baru kemarin udah cair semua, jadi baru jalan lagi," ungkapnya.
Namun, operasional belum pulih merata. Hingga Selasa (23/12) lalu, sejumlah SPPG masih menunggu giliran cair, yakni, SPPG Tamansari, Grujugan Kidul 1, Dadapan 2, Ponpes Al Islah, dan Ramban Kulon Cermee. Mila menjelaskan, skema pencairan memang dilakukan dua minggu sekali.
Biasanya, jika ada keterlambatan, pemilik dapur menalangi dulu. Tapi Desember kali ini berbeda.
“Namun, karena saat ini akhir tahun. Sehingga, jika ditalangi khawatir karena sudah beda tahun anggaran.” imbuhnya.
Itu jadi alasan utama dapur memilih berhenti sementara. Bukan enggan nomboki, tapi takut tabrak administrasi.
"Biasanya mereka menalangi terlebih dahulu, namu karena sudah masuk akhir tahun, mereka memilih menghentikan operasional sementara. “Karena kalau nanti diganti di anggaran baru, kan udah ganti anggaran," ujarnya.
Meski dapur berhenti masak harian, hak makan siswa tetap diberikan selama liburan akhir semester. Mekanismenya: menu rapel maksimal 3 hari, menyesuaikan petunjuk teknis. "Misalkan sekolah tidak berkenan menu basah. Biasanya teman-teman komunikasi dulu dengan sekolah. Intinya Senin-rabu dirapel," katanya.
Format rapel pun diatur rinci: menu basah di hari pertama, disusul menu kering dua hari berikutnya.
Dicontohkan, rapel Senin, Selasa, Rabu – Senin basah, Selasa-Rabu kering. Semua sesuai juknis.
Jika ada sekolah menolak skema rapel karena jarak rumah siswa atau alasan lain, Mila memastikan tak jadi persoalan.
"Intinya kesepakatan antara SPPG dan sekolah masing-masing," terangnya.
Respons orang tua pun cenderung adem. Seorang wali murid di Tenggarang, Udin, mengaku menerima pesan serupa pada 16 Desember lalu.
Dia mendapatkan pemberitahuan, bahwa program MBG di sekolah anaknya dihentikan sementara.
"Kalau pesannya itu akan beroperasi kembali ketika sudah ada pencairan dana operasional," ucapnya.
Ia tidak keberatan, mengingat jadwal sekolah masih libur. Hanya satu yang jadi kegelisahan kecilnya: keberlanjutan saat masuk sekolah nanti.
"Kalau selama liburan tak masalah. Kan anak-anak masih libur. Tapi nanti ketika masuk, apakah ada keberlanjutan apa bagaimana. Itu aja," tandasnya. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi