radar jember - PEMKAB Bondowoso mulai merespons sorotan publik, terhadap kondisi Alun-alun RBA Ki Ronggo Bondowoso.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menyiapkan grand design revitalisasi kawasan ruang publik di jantung kota tersebut.
Meski belum final, konsep revitalisasi dipastikan tetap menjadikan Alun-alun RBA Ki Ronggo Bondowoso sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Di sisi lain, pemerintah juga membuka ruang bagi aktivitas pedagang kaki lima (PKL), dengan pendekatan penataan dan kolaborasi.
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, mengatakan revitalisasi tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap sesuai kemampuan anggaran.
Salah satu langkah awal yang telah disepakati legislatif dan eksekutif dalam APBD 2026 adalah perbaikan jogging track senilai Rp 1,6 miliar.
“Jogging track itu tidak murni hanya lintasan lari. Di situ pasti juga ada perbaikan drainase. Semua menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, revitalisasi ini tidak akan mengesampingkan aspek ekonomi warga, khususnya PKL yang selama ini menggantungkan penghidupan di kawasan alun-alun.
“Caranya bagaimana? Ya ayo kita kolaborasi dalam proses pembangunan,” tegasnya.
Menurut Fathur, penyediaan ruang bagi PKL akan dilakukan tanpa mengubah fungsi utama Alun-alun Ki Bagus Asra sebagai RTH.
Prinsip itu menjadi pijakan utama pemerintah dalam setiap tahap revitalisasi.
Hal yang sama juga disampaikan, Kabid Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati DLH Bondowoso, Syahrial Fari.
Dia menegaskan revitalisasi RTH harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi.
Menurutnya, UMKM memang perlu diakomodasi, tapi tetap harus memperhatikan aspek teknis, kebersihan, dan pengelolaan sampah.
“Kalau terlalu padat, justru bisa merusak ekologi alun-alun sebagai RTH,” jelasnya.
Karena itu, DLH berencana melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para PKL terkait konsep penataan yang akan diterapkan. Untuk revitalisasi secara menyeluruh, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 20 miliar.
Besarnya kebutuhan dana tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah. Jika langsung mengandalkan APBD dengan angka Rp 20 miliar, Syahrial menilai hal tersebut berat.
“Maka harus bertahap, atau memadukan sumber lain seperti APBN, CSR, atau skema pendanaan lainnya,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari DPRD. Anggota Komisi III DPRD Bondowoso, Sofi Indriasari, menyatakan revitalisasi alun-alun memang sudah mendesak.
Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan anggaran dan pendekatan sosial kepada PKL.
“Lebih baik anggarannya disiapkan matang, lalu dikerjakan secara menyeluruh. PR terbesarnya sekarang adalah penataan PKL. Itu harus didekati dulu,” katanya.
Menurut Sofi, revitalisasi Alun-alun Ki Bagus Asra bukan hanya tanggung jawab DLH semata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas OPD.
“Ini bukan urusan satu dinas. Ada Dishub, Diskoperindag, dan dinas lain yang harus terlibat,” pungkasnya. (ham)
Editor : M. Ainul Budi