TAMANSARI, Radar Ijen – Program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) terus berjalan di Bondowoso.
Hingga awal November ini, tercatat sudah ada 209 Koperasi Desa Merah Putih dan 10 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang resmi memiliki legalitas. Meski demikian, baru sebagian di antaranya yang mulai beroperasi.
Di tengah munculnya keraguan publik, terutama karena banyak BUMDes yang tidak aktif.
Akademisi Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Binsis (FIB) Universitas Jember (UNEJ), Dr Moehammad Fathorrazi, menilai KDMP justru memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi berbasis gotong royong.
Menurutnya, koperasi sejak awal dirancang sebagai antitesis dari sistem kapitalisme.
Ia mencontohkan koperasi pertama di Rochdale, Inggris, pada tahun 1844, yang mengedepankan prinsip “satu anggota, satu suara” serta pembagian hasil berdasarkan kontribusi, bukan besarnya modal. “Satu orang satu suara. Yang berjasa yang berhak mendapatkan SHU lebih besar,” ujarnya.
Fathorrazi menjelaskan, koperasi tumbuh di banyak negara karena menjadi alternatif di tengah dominasi ekonomi berbasis pemilik modal.
Dalam konteks KDMP, ia menilai pembentukan koperasi dalam jumlah besar bukan persoalan, asalkan diimbangi pendampingan dan tata kelola yang baik.
Ia mengingatkan, keberhasilan KDMP tidak bisa hanya diukur dari banyaknya koperasi yang terbentuk.
Penunjukan pengurus juga harus memperhatikan kompetensi, bukan semata kedekatan personal “KDMP bukan pesaing BUMDes, tapi pelengkap. Desa punya aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, koperasi bisa menjadi ruang untuk memperkuat itu,” tegasnya.
Fathorrazi menekankan, kunci utama suksesnya program KDMP ada pada pendampingan yang berkelanjutan dan pengawasan yang transparan. “Yang menentukan bukan kuantitas, tapi kualitas pengelolaan dan tata kelola yang sehat,” pungkasnya. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi