TENGGARANG, Radar Ijen - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bondowoso menyoroti pentingnya penguatan dukungan anggaran untuk kawasan Ijen Unesco Global Geopark (UGG) dalam APBD 2026.
Hal itu dikarenakan revalidasi status Ijen sebagai bagian dari jaringan geopark dunia pada tahun 2026 membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama karena anggaran yang disiapkan saat ini dinilai sangat minim.
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Bondowoso Sofi Indriasari menjelaskan, mempertahankan status Ijen UGG bukan hanya perkara citra daerah, tetapi juga menyangkut masa depan ekonomi lokal.
“Ijen Geopark adalah aset strategis Bondowoso. Namun anggaran yang tersedia untuk proses revalidasi sangat minim. Ini perlu menjadi perhatian serius karena status UGG memberikan dampak ekonomi yang luas,” ujarnya.
Sofi menjelaskan bahwa Ijen Geopark merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, pengembangan wisata alam, kopi, hortikultura, hingga penguatan seni budaya lokal dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.
Karena itu, fraksi menilai pemerintah harus menempatkan geopark sebagai prioritas tinggi dalam perencanaan pembangunan tahun depan.
Ia juga menegaskan bahwa revalidasi UGG tidak bisa ditangani oleh daerah sendirian. Dibutuhkan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami mendorong agar BP4D segera berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur. Validasi ulang geopark tidak boleh terlambat dan harus sesuai standar Unesco,” tegas Sofi. Koordinasi yang kuat, katanya, akan memastikan dukungan teknis, regulasi, dan pendanaan yang memadai.
Selain itu, Fraksi PDIP mengusulkan agar kawasan sentral geopark memiliki area strategis wisata yang dirancang secara terencana. Pemerintah diminta memastikan tata kelola kawasan sesuai aturan internasional geopark dan tidak mengorbankan kelestarian alam.
Sofi menilai penataan kawasan yang baik sekaligus akan memperkuat posisi Bondowoso dalam mempertahankan status UGG.
Lebih jauh, Sofi mendorong pemanfaatan destinasi wisata unggulan dengan melibatkan pihak ketiga agar pengelolaan lebih profesional.
Dengan begitu, biaya operasional tidak lagi membebani APBD, sementara nilai tambah ekonomi tetap bisa didorong.
“Kawasan geopark memiliki potensi besar. Jika dikelola pihak profesional, pemerintah bisa fokus pada aspek pengawasan dan penguatan masyarakat,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi