TENGGARANG, Radar Ijen – Penurunan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Bondowoso menjadi sorotan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Fraksi menilai turunnya skor MCP bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menunjukkan adanya masalah dalam sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi PPP, Syamsul Hadi, menegaskan bahwa melemahnya capaian MCP harus dipahami sebagai sinyal bahaya bagi tata kelola pemerintahan.
Ia menyebut bahwa fungsi pengawasan internal pemerintah masih jauh dari ideal.
“Penurunan MCP bukan sekadar angka, tetapi indikator rapuhnya pengawasan. Kami melihat kurangnya auditor berkompeten dan penempatan SDM yang tidak sesuai menjadi penyebab utama,” ujarnya.
Fraksi PPP mendorong pemerintah daerah untuk segera menata ulang formasi dan penempatan ASN berkualifikasi auditor di Inspektorat.
Menurutnya, tanpa penguatan struktur SDM, delapan area pencegahan korupsi yang dinilai KPK dalam MCP—mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sampai manajemen aset daerah—akan tetap menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan.
Syamsul Hadi menilai membiarkan skor MCP terus turun sama halnya dengan membiarkan sistem pencegahan korupsi kian melemah.
Ia menegaskan bahwa persoalan MCP bukan bisa diselesaikan hanya dengan perbaikan administratif, tetapi membutuhkan pembenahan mendasar dalam pola kerja dan efektivitas pengawasan.
“Jika pengawasan tidak diperkuat, maka celah-celah penyimpangan semakin terbuka,” tambahnya.
PPP juga meminta agar seluruh perangkat daerah menjadikan rekomendasi Inspektorat sebagai pedoman wajib untuk memperbaiki manajemen anggaran, layanan publik, serta tata kelola internal.
Tanpa kepatuhan ini, menurut Fraksi PPP, kerja pengawasan hanya akan berhenti pada laporan tanpa perbaikan substansi.
Selain menyoroti aspek SDM, PPP menilai kebutuhan Inspektorat akan dukungan anggaran dan teknologi pengawasan harus segera dipenuhi.
Peningkatan kapasitas auditor, penggunaan sistem digital monitoring, serta penambahan personel menjadi langkah yang dianggap krusial untuk memperkuat pengawasan implementasi APBD 2026.
Fraksi PPP menegaskan bahwa penguatan Inspektorat merupakan pondasi utama untuk memperbaiki skor MCP Bondowoso di tahun mendatang.
Tanpa reformasi menyeluruh, mereka menilai risiko penyimpangan anggaran maupun lemahnya tata kelola daerah akan semakin sulit dicegah. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi