RADAR JEMBER - Sinkronisasi kebijakan daerah dengan agenda pembangunan provinsi dan nasional menjadi fondasi utama dalam penyusunan APBD 2026.
Hal itu diungkapkan Ketua Banggar DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir saat mengikuti agenda paripurna, kemarin.
Dhafir menjelaskan, keselarasan arah pembangunan mutlak diperlukan agar program daerah tidak berjalan sendiri dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, seluruh proses pembahasan Raperda APBD 2026 dilakukan dengan mengacu pada tema RKPD Kabupaten Bondowoso, yakni Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Inovasi dan Kemandirian Menuju Pertumbuhan Inklusif Berkelanjutan.
Tema itu telah disinkronkan dengan RKPD Provinsi Jatim dan RKP Nasional.
“Arah kebijakan harus berjalan seirama supaya pembangunan daerah tidak keluar dari jalur dan benar-benar mendukung agenda strategis pemerintah,” ujarnya.
Ia menekankan, penyusunan APBD bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi proses strategis yang memastikan setiap program memiliki dasar hukum, arah yang jelas, serta relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, Banggar berpedoman pada sejumlah regulasi, mulai dari Permendagri hingga Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah.
“Ini untuk memastikan seluruh keputusan anggaran memiliki legitimasi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Dhafir menambahkan, pembahasan anggaran dilakukan secara detail bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar setiap program yang diusulkan perangkat daerah sesuai dengan prioritas pembangunan.
Penajaman ini dilakukan untuk menghindari kegiatan yang tidak relevan atau tidak masuk dalam sasaran pembangunan 2026.
“Program harus betul-betul selaras dengan RKPD, bukan sekadar memenuhi daftar belanja,” tambahnya.
Banggar juga memberikan perhatian pada sektor yang menjadi landasan pembangunan, terutama infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat seperti jaringan irigasi.
Menurut Dhafir, banyak infrastruktur pertanian yang belum tertangani sehingga membutuhkan percepatan pembangunan maupun rehabilitasi untuk menunjang produktivitas.
Hal itu, sejalan dengan prioritas ketahanan pangan yang menjadi bagian dari tema pembangunan tahun depan.
Selain itu, Banggar menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan terukur.
Dalam setiap pembahasan, pihaknya selalu menekankan agar perangkat daerah memiliki perencanaan yang matang, termasuk menyusun indikator capaian yang jelas. (faq/fid)
Editor : Adeapryanis