radarjember.id - SATU per satu sumber anggaran untuk Bondowoso mulai tergerus. Setelah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dipastikan merosot tajam, giliran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026 untuk sektor pendidikan dan irigasi dinyatakan nihil.
Dampaknya, APBD Bondowoso tahun depan diproyeksikan turun drastis hingga Rp 200 miliar.
Sorotan publik kian tajam ketika pembahasan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD disangkutpautkan dengan efisiensi anggaran.
Namun pemerintah daerah menegaskan bahwa pokir tidak boleh dipahami sebagai “by paket” atau ajang bagi-bagi dana.
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa sesuai rekomendasi KPK, pokir tidak boleh dipahami sebagai “by paket” atau bagi-bagi dana.
Pokir harus berbasis program prioritas yang dihimpun dari aspirasi masyarakat dan hasil reses.
“Sebenarnya jika berbicara berkurang anggaran. Ini bukan hanya pokir. Hampir semua perangkat daerah berkurang,” ujarnya.
Ia menyebut infrastruktur tetap menjadi prioritas, namun efisiensi membuat sebagian kegiatan harus ditunda. Bahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026 untuk pendidikan dan irigasi nihil.
“Tahun 2025 masih dapat, tahun 2026 tidak ada (DAK irigasi, red),” jelasnya.
Fathur menekankan bahwa Pemkab terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari peluang anggaran dari program lain.
“Itu terus dilakukan, kita terus berikhtiar,” ujarnya.
Pemkab Bondowoso memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mengalami penurunan signifikan.
Dari total APBD 2025 sebesar sekitar Rp 2 triliun, tahun 2026 diperkirakan merosot menjadi Rp 1,8 triliun.
Penurunan tersebut akibat berkurangnya Dana Transfer Pusat sekitar Rp 60 miliar.
Selain itu, DBHCHT 2026 juga merosot tajam, dari Rp 65 miliar turun menjadi Rp 34 miliar. (ham/fid)
Editor : Adeapryanis