radarjember.id - Efisiensi anggaran 2026 di Bondowoso bukan hanya memangkas program perangkat daerah.
Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD pun ikut tersapu penghematan hingga ratusan juta rupiah per anggota dewan.
Efisiensi anggaran yang diterapkan Pemkab Bondowoso pada tahun 2026 berdampak langsung pada pengurangan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Bondowoso.
Pemangkasan itu menambah ketat ruang fiskal yang sebelumnya telah dikurangi pada 2025.
Anggota Komisi 1 DPRD Bondowoso, Barri Sahlawi Zein mengatakan, pemotongannya pada 2026 mencapai Rp 200 juta per anggota. Jika dikumulasi, total efisiensi Pokir hampir menyentuh Rp 9 miliar.
Pada 2025 lalu, pengurangan bahkan lebih besar, yakni sekitar Rp 400 juta per anggota dewan.
“Kemarin kami sudah menyepakati efisiensi,” ujarnya.
Legislator menerima kebijakan itu, karena sejak awal sepakat mengenai kebutuhan efisiensi.
Namun, Barri menegaskan agar anggaran yang dialihkan harus benar-benar digunakan untuk prioritas, seperti infrastruktur, akses jalan perekonomian, dan pelayanan publik.
Ia memberi contoh dua jembatan rusak di sebuah desa yang tak kunjung diperbaiki selama dua tahun.
“Ini harusnya jadi skala prioritas yang harus diperhatikan. Akses jalan, perekonomian, pelayanan publik,” terangnya.
Barri juga mengkritisi kebijakan pemberian lebih dari 200 Alsintan beberapa waktu lalu. Menurutnya, bila semangatnya adalah meningkatkan sektor pertanian, maka yang harus didorong justru intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
“Ini butuh sentuhan irigasi. Jadi kalau mau pengembangan sektor pertanian harusnya itu yang digenjot. Apalagi semangat ketahanan pangan,” ujarnya.
Ia menilai eksekutif selama ini kerap tak mengakomodasi rekomendasi legislatif dalam rapat kerja. Kritik dan masukan dianggap hilang tanpa tindak lanjut.
“Akan tetapi ujung-ujungnya apa yang disarankan, apa yang direkomendasikan tetap tak ada perubahan. Kembali pada titik nol,” jelasnya.
Sahlawi juga menyoroti prediksi Silpa 2025 yang hanya dipatok Rp 9 miliar.
Menurutnya angka itu terlalu kecil dan tidak realistis, karena potensi efisiensi di salah satu OPD saja bisa mencapai Rp 5 miliar.
Silpa itu, menurutnya, akan berpengaruh besar terhadap kemampuan mengakomodasi RKPD 2026. (ham/fid)
Editor : Adeapryanis