radarjember.id - Angka-angka dalam Raperda APBD Bondowoso 2026 terlihat rapi di atas kertas. Tapi dibalik tabel dan neraca keuangan itu, masih ada sederet catatan kritis yang tak bisa diabaikan.
Mulai belanja pegawai yang menelan porsi terbesar, dan minimnya keberpihakan pada pelayanan dasar masyarakat.
APBD tahun depan dipatok Rp 1,871 triliun, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat dan antardaerah, serta pendapatan lain-lain yang sah.
Namun, belanja daerah justru menembus Rp 1,880 triliun. Selisih sekitar Rp 9 miliar.
Praktis, kondisi itu membuat APBD 2026 kembali harus ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 9,8 miliar.
Dari sekian pos anggaran, belanja operasi masih mendominasi dengan nilai Rp 1,4 triliun.
Di dalamnya, belanja pegawai menyedot Rp 910 miliar, diikuti belanja barang dan jasa Rp 512 miliar, serta belanja hibah Rp 48 miliar.
Sebaliknya, belanja modal yang menjadi ukuran geliat pembangunan fisik hanya dianggarkan Rp 113 miliar, itu pun sebagian besar terserap untuk perbaikan jalan, jaringan, dan irigasi senilai Rp 59 miliar.
Bupati Bondowoso Abd Hamid Wahid menegaskan, penyusunan APBD 2026 mengacu pada KUA-PPAS yang disepakati bersama DPRD.
Tema pembangunan tahun depan mengusung semangat, Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Inovasi dan Kemandirian Menuju Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan.
“PAD ditargetkan tidak turun dari tahun sebelumnya, dengan memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah,” jelasnya.
Menurutnya, pendapatan transfer dari pemerintah pusat akan menyesuaikan pagu definitif Kementerian Keuangan.
Sedangkan transfer antardaerah, seperti bagi hasil, dipatok sekitar 75 persen dari tahun sebelumnya.
Pemerintah juga mengandalkan pendapatan bonus produksi panas bumi dan dana kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk menambah pos lain-lain pendapatan yang sah. (ham/fid)
Editor : Adeapryanis