radarjember.id - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didorong menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih.
Salah satunya upayanya dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) terkait tugas dan fungsi (tupoksi) lebih detail.
Ketua PABPDSI Bondowoso Sucipto mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, pihaknya bakal menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan.
“Kami ingin memastikan setiap BPD di 23 kecamatan bisa berperan aktif. Karena itu, kami akan menggelar bimbingan teknis untuk memperdalam pemahaman tentang fungsi dan tanggung jawab BPD,” ujarnya.
Menurut Sucipto, peningkatan kapasitas BPD juga akan diiringi dengan kolaborasi bersama Sentra Komunikasi Antar Kepala Desa (SKAK) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bondowoso.
Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui penguatan ekonomi desa berbasis koperasi.
Sementara itu, Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Jatim Oetomo Sapto Amin mengatakan, BPD memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan nasional diterapkan secara efektif di tingkat desa.
Menurutnya, dengan jumlah anggota BPD yang mencapai lebih dari 55 ribu orang di Jatim, potensi pemberdayaan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih sangat besar.
“Presiden ke-8 Prabowo Subianto menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai program prioritas nasional. Kita di desa harus menjadi bagian dari gerakan itu. Koperasi ini bukan sekadar wadah ekonomi, tapi simbol kemandirian rakyat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas dan mitra pemerintah desa dalam pembahasan APBDes, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di lapangan.
Peran aktif BPD dinilai penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Selain itu, Oetomo mengingatkan pentingnya sinergi antara BPD dan kepala desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang solid.
Ia menyoroti masih adanya kasus di mana BPD tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran desa, yang menurutnya bisa menghambat akuntabilitas dan transparansi.
“Pemerintahan desa harus kompak. Tidak boleh ada ego sektoral. Tujuannya satu, yakni kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (faq/fid)
Editor : Adeapryanis