BONDOWOSO, Radar Jember — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan membawa arah baru bagi kebijakan ekonomi nasional.
Ia menyebut, 15 tahun perjuangan politik yang dijalani kini membuahkan hasil nyata dengan lahirnya kebijakan yang kembali berorientasi pada ekonomi Pancasila.
Hal itu disampaikan Zulhas dalam Multaqa Ulama Nasional 1 di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Desa Dadapan, Kecamatan Grujugan, Bondowoso, Rabu (5/11/2025).
Di hadapan ribuan ulama, ia menyebut kebijakan pemerintahan Prabowo merupakan bentuk koreksi dari arah reformasi yang selama 28 tahun terakhir dinilai terlalu liberal dan berpihak pada kekuatan modal besar.
“Selama 28 tahun reformasi, kita menganut sistem pasar bebas. Yang kuat menguasai, yang punya modal menentukan arah ekonomi. Akibatnya rakyat kecil tersingkir,” ujarnya.
Menurutnya, prinsip gotong royong dan kebersamaan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 harus kembali menjadi dasar ekonomi nasional.
Zulhas menilai, era pasar bebas membuat warung rakyat dan usaha kecil tersingkir oleh perusahaan besar.
“Dulu warung-warung di kampung hidup. Ibu saya jualan, semua punya kehormatan. Sekarang yang besar masuk sampai kampung. Rakyat kehilangan usaha, petani berubah jadi buruh,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kini tengah menata ulang sistem ekonomi agar kembali berpihak kepada rakyat.
“Ekonomi kerakyatan bukan hanya jargon. Ini perjuangan panjang agar rakyat menjadi pelaku utama, bukan korban pasar bebas,” katanya.
Zulhas juga menyoroti pentingnya kekuatan negara dalam menopang ekonomi nasional.
“Negara harus kuat. Kalau negara lemah, bagaimana bisa bantu rakyatnya?” ujarnya.
Ia mencontohkan, pada masa lalu Indonesia mampu membangun industri besar seperti pesawat, petrokimia, hingga pupuk nasional.
Namun, pasca reformasi, orientasi pembangunan berubah.
“Kita hanya bangun jalan, tapi irigasi pun tak bisa dibangun,” ujarnya.
Karena itu, pemerintahan baru bertekad mengembalikan kekuatan ekonomi nasional ke sektor produktif.
Zulhas menyebut, semangat ekonomi Pancasila akan diwujudkan melalui program seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang menjadi penggerak ekonomi rakyat dari bawah.
“Kopdes bukan bagi-bagi uang, tapi pemberdayaan. Kita kasih model, bukan modal. Rakyat harus kerja keras, berani berubah,” katanya.
Dengan arah baru ini, ia optimistis Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi.
“Kalau ekonomi tumbuh dari desa, kalau rakyat berdaya, maka kemandirian nasional akan benar-benar terwujud,” pungkasnya. (faq)
Editor : M. Ainul Budi