DABASAH, Radar Ijen – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bondowoso 2026, hampir bisa dipastikan mengalami penurunan.
Jika tahun ini mencapai sekitar Rp 2 triliun, maka tahun depan hanya berkisar di angka Rp 1,8 triliun.
Penurunan tersebut utamanya dipicu oleh Tetap dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang anjlok sekitar Rp 60 miliar.
Tak hanya itu, pagu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga mengalami penyusutan drastis, dari Rp 65 miliar menjadi hanya Rp 34 miliar.
Hal itu tentu membuat Pemkab Bondowoso mengencangkan sabuk. Jika ingin program yang direncanakan sebelumnya dapat terwujud dengan baik.
Diketahui, sejumlah akses jalan kabupaten di Bumi Ki Ronggo masih rusak parah. Hal itu menjadi salah satu perhatian serius.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan semangat pemerintah daerah tidak akan luntur.
Meski dengan adanya kemungkinan APBD 2026 yang akan anjlok drastis. Sejumlah program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, akan tetap dilaksanakan.
“Ada program-program prioritas dengan skala yang jelas, hal yang terpenting tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujar
nya.
Pria yang akrab disapa Rozi itu juga menjelaskan, penyesuaian anggaran akan dilakukan melalui efisiensi belanja rutin, tanpa memangkas hal-hal vital.
Pos-pos seperti biaya air, telepon, listrik, perjalanan dinas, dan ATK menjadi target penghematan.
“Kami tetap fokus pada infrastruktur, walaupun ada pengurangan. Tapi dari nilai total, sektor utama tetap infrastruktur,” tegasnya.
Dari total APBD sekitar Rp1,8 triliun itu, kata dia, efisiensi dilakukan dalam skala beberapa miliar rupiah.
Tujuannya menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus memastikan setiap rupiah tetap berdampak bagi masyarakat.
“Semangatnya adalah efisiensi tanpa mengurangi esensi pelayanan publik dan komitmen pembangunan,” pungkasnya. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi