radarjember.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso agar lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran daerah.
Dengan kondisi keuangan yang terbatas, setiap rupiah dana publik diharapkan digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai prosedur agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepala Kejari Bondowoso, Dzakiyul Fikri, menegaskan bahwa kehati-hatian dalam penggunaan anggaran tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga tanggung jawab moral kepada publik.
“Saya harapkan penggunaan anggaran harus digunakan sesuai dengan prosedur yang ada, karena sejauh ini banyak laporan masuk kepada kami,” ujarnya.
Menurut Dzakiyul, Pemkab harus mampu memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal, baik yang bersifat prioritas maupun kegiatan rutin.
Ia menilai efisiensi dan akuntabilitas menjadi kunci agar pembangunan daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Dari anggaran yang tidak banyak, Pemkab harus transparan dalam pengelolaannya. Setiap program harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya maksimal,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dzakiyul mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memperkuat sistem pengawasan internal.
Langkah itu penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal dan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, pihaknya bersama Forkopimda akan terus mengawal jalannya pembangunan daerah agar berjalan pada koridor yang benar.
“Kami mendukung penuh upaya Pemkab, tapi harus tetap hati-hati dan sesuai aturan. Jangan sampai ada pelanggaran yang justru menghambat kemajuan,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya saat ini juga tengah melakukan upaya penyelesaian beberapa problem yang terjadi di Bondowoso.
Salah satunya yaitu konflik lahan kawasan Ijen.
“Forkopimda akan terus merapatkan barisan, memperkuat koordinasi, dan bersama-sama mendorong perubahan menuju Bondowoso yang lebih maju, transparan, dan berintegritas,” pungkasnya. (faq/fid)
Editor : Adeapryanis