DABASAH, Radar Ijen - Reaktivasi jalur kereta api Jember–Panarukan mulai menemukan titik terang. Jalur legendaris yang sempat mati puluhan tahun itu akan dihidupkan kembali. Bondowoso menjadi salah satu wilayah kunci.
Namun dibalik peluang ekonomi dan konektivitas, tersimpan tantangan besar: lahan yang telah berubah jadi pemukiman, persoalan sosial, hingga kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan anggaran pendamping.
Jalur kereta api Jember–Panarukan yang melintas di Bondowoso akan dihidupkan kembali. Rencana ini masuk dalam agenda besar pemerintah melalui Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) dan Renstra Dirjen Perkeretaapian Kemenhub.
Jika sesuai target, pendataan awal dimulai pada 2026, dan segmen Kalisat–Panarukan ditargetkan kembali beroperasi pada 2030.
Namun, dibalik optimisme itu, jalan menuju reaktivasi tak semulus rel yang diimpikan. Tantangan besar menanti, terutama di wilayah Bondowoso yang kini banyak permukiman berdiri di atas trase lama.
Pengamat transportasi dan dosen Teknik Sipil Universitas Jember, Sonya Sulistyono, menilai sterilisasi lahan menjadi pekerjaan paling berat. Karena banyak bantaran rel lama sudah berubah jadi pemukiman permanen, tempat usaha, bahkan fasilitas sosial.
“Dibutuhkan pemetaan rinci, kepastian hukum, dan skema kompensasi yang adil,” ujarnya.
Menurutnya, proses pengosongan harus melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Belajar dari pengalaman di jalur Garut–Cibatu, sengketa lahan dan resistensi warga bisa memakan waktu panjang. Selain itu, jalur lama kini tertutup bangunan, kabel, hingga pipa bawah tanah.
“Perlu penyelarasan ulang trase, pelebaran terbatas, atau bahkan elevasi. Konsekuensinya, biaya dan studi desain akan meningkat,” jelasnya.
Meski penuh tantangan, Sonya menilai proyek ini layak diperjuangkan. Reaktivasi rel tak hanya menghidupkan kembali sejarah transportasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi wilayah pegunungan seperti Bondowoso.
“Dengan rel aktif, biaya angkut hasil bumi bisa ditekan, akses logistik ke pelabuhan dan pasar jadi lebih efisien, dan daya saing UMKM meningkat,” terangnya.
Bondowoso dikenal sebagai sentra kopi arabika dan hortikultura. Konektivitas rel juga bisa memperkuat pariwisata menuju kawasan Ijen dari jalur utara. “Rel memberi alternatif transportasi yang aman saat musim hujan dan longsor, serta memperkuat rantai pasok,” tambahnya.
Reaktivasi jalur ini memang menjadi ranah Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretapaian (DJKA) dari APBN atau skema KPBU. Namun, pemerintah daerah tetap punya peran penting.
Menurut Sonya, Pemkab perlu menyiapkan dana pendamping dari APBD, terutama untuk pemetaan sosial, sosialisasi warga, penertiban lahan, hingga relokasi bagi masyarakat terdampak.
“Jika ada aset daerah di trase, maka penataan dan kompensasinya juga memerlukan anggaran daerah,” katanya.
Selain soal lahan, integrasi transportasi menjadi faktor penentu apakah reaktivasi ini benar-benar bermanfaat. Tanpa akses first–last mile yang baik, masyarakat enggan naik kereta.
“Karena itu, perlu feeder, park and ride, trotoar aman, dan penataan lalu lintas di sekitar stasiun,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya fasilitas ramah disabilitas, area UMKM terkurasi, serta pengembangan Transit Oriented Development (TOD) ringan di sekitar stasiun.
“Reaktivasi bukan sekadar menghidupkan rel lama, tapi membuka jalur ekonomi baru. Kuncinya ada pada integrasi yang berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi