TENGGARANG, Radar Ijen - Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan komitmen keterbukaan pemerintah daerah dalam menata ulang keuangan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.
Pernyataan itu disampaikan saat sidang paripurna di Graha Paripurna DPRD Bondowoso, kemarin (18/9).
Ra Hamid, sapaan akrabnya, menekankan bahwa seluruh kebijakan anggaran harus disusun dengan transparan serta berlandaskan akuntabilitas publik.
“Kami siap diaudit dan siap membuka data anggaran yang dibutuhkan DPRD maupun publik,” tegasnya
Menurutnya, kritik dan saran dari fraksi-fraksi DPRD bukanlah hambatan, melainkan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Ia mengapresiasi catatan kritis yang disampaikan fraksi, termasuk soal belanja pegawai, infrastruktur, hingga serapan anggaran di sejumlah dinas.
“Kami berterima kasih, karena masukan itu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah,” ujarnya.
Terkait sorotan belanja pegawai yang membengkak, Ra Hamid menjelaskan bahwa kenaikan tersebut didorong regulasi pusat, pengangkatan pegawai baru, dan penyesuaian tunjangan kinerja.
Meski demikian, ia memastikan seluruh komponen tetap dikelola dalam koridor aturan.
“Belanja pegawai tetap transparan dan tidak keluar dari regulasi,” katanya.
Sementara itu, kritik tentang rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD juga diakui Ra Hamid. Ia menyebut pemerintah akan memperketat evaluasi kinerja agar tidak terjadi penumpukan kegiatan pada akhir tahun.
“Perencanaan teknis harus diperbaiki, supaya pelaksanaan program bisa lebih terukur,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berjanji melakukan revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak menjadi beban APBD. Ra Hamid menegaskan, BUMD harus berubah menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD harus benar-benar memberi manfaat bagi daerah,” tegasnya.
Dengan berbagai komitmen itu, Ra Hamid berharap pembahasan P-APBD 2025 dapat berjalan konstruktif.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi eksekutif dan legislatif, meski perbedaan pandangan tetap ada.
“Yang utama, kita sepakat menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas bersama,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi