TENGGARANG, Radar Ijen - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bondowoso menyoroti persoalan layanan kesehatan dalam Pandangan Umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2025.
Dukungan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Universal Health Coverage (UHC) dinilai sangat penting, terutama agar masyarakat tidak mampu tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani iuran.
Juru Bicara Fraksi PDIP, Sofi Indriasari, menyatakan perlunya pemerintah daerah lebih aktif berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menghentikan praktik penonaktifan peserta JKN PBI APBN yang selama ini sering terjadi.
Menurutnya, kondisi ini berisiko membuat warga miskin kehilangan akses pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar.
“Premi BPJS kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah harus dijamin keberlanjutannya. Jangan sampai masyarakat yang tidak mampu justru semakin sulit ketika membutuhkan layanan medis hanya karena status kepesertaannya tiba-tiba dinonaktifkan,” tegas Sofi dalam rapat paripurna, kemarin (17/9).
Fraksi PDIP juga mengusulkan agar rumah sakit swasta, klinik, hingga dokter praktik umum yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan dapat ikut berkontribusi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Langkah ini dinilai bisa menjadi solusi tambahan untuk meringankan beban premi warga kurang mampu.
Menurutnya, kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh ditawar.
Oleh sebab itu, Pemkab Bondowoso diminta serius memastikan bahwa kebijakan UHC benar-benar berpihak pada masyarakat bawah.
“Ini bukan sekadar angka dalam APBD, tapi menyangkut keberlangsungan hidup rakyat kecil,” imbuh Sofi.
Selain itu, Fraksi PDIP menekankan agar Pemkab Bondowoso tidak hanya berhenti pada kerja sama formal, tetapi juga memastikan sistem pengawasan berjalan ketat.
Dengan begitu, setiap rupiah anggaran kesehatan bisa benar-benar tepat sasaran, khususnya untuk kelompok masyarakat paling rentan.
Desakan ini menjadi salah satu catatan penting Fraksi PDIP dalam pembahasan Perubahan APBD 2025.
Pihaknya berharap rekomendasi ini ditindaklanjuti eksekutif, sehingga prinsip keadilan sosial dalam layanan kesehatan dapat terwujud di Bondowoso. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi