Akui Perlu Dilakukan Evaluasi
PANCORAN, Radar Ijen - Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti serius kondisi serapan gabah oleh Perum Bulog di Kabupaten Bondowoso.
Dalam kunjungannya ke daerah tersebut, mereka mendapati keluhan dari petani terkait tidak optimalnya peran Bulog dalam menyerap gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.
Anggota Komisi IV DPR-RI Sonny T Danaparamita menjelaskan, pihaknya akan mengawal kondisi serapan gabah oleh Bulog Bondowoso.
“Presiden Prabowo sudah menetapkan HPP gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram dan itu tidak bisa ditawar. Tapi di lapangan saya mendapat laporan bahwa Bulog mengambil gabah petani lalu menghitung ulang setelah di-blower, sehingga harganya justru turun. Ini menyalahi aturan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa alasan yang sering disampaikan Bulog Bondowoso seperti keterbatasan gudang, personel, dan transportasi tidak bisa dijadikan pembenaran.
“Kalau kepala Bulog Bondowoso mengatakan kekurangan gudang, ya tugas dia menyampaikan situasi itu secara objektif dan mengusulkan penambahan anggaran untuk pembangunan gudang. Kalau tidak dilakukan, ya itu namanya tidak punya perencanaan matang,” imbuhnya.
Sonny juga menyampaikan bahwa swasembada pangan merupakan prioritas strategis nasional yang harus didukung oleh semua pihak, termasuk Bulog.
Ia menilai jika dibiarkan, maka Bulog Bondowoso dapat menghambat pencapaian target tersebut.
“Kalau kepala Bulog pusat sekarang dari TNI, ini harus jadi momen untuk dilakukan evaluasi," terangnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa soal ketahanan pangan tidak bisa dianggap sepele. Ia mengutip pernyataan Bung Karno yang menyebut urusan pangan sebagai perkara hidup dan mati bangsa.
“Jadi ini bukan sekadar urusan teknis gudang atau tenaga kerja, tapi menyangkut hajat hidup rakyat dan masa depan negara,” katanya.
Dalam hal pengelolaan anggaran, Sonny menyatakan bahwa ia mendukung prinsip kehati-hatian dan transparansi. Namun ia mengingatkan agar prinsip efisiensi jangan dijadikan alasan untuk menekan harga gabah dari HPP yang sudah ditetapkan.
“Satu rupiah pun dari APBN harus dipertanggungjawabkan. Tapi menekan harga gabah petani demi alasan efisiensi, itu mengada-ada dan tidak bisa dibenarkan,” tandasnya.
Sonny berharap Bulog dan seluruh pemangku kebijakan pertanian, termasuk Bapanas, Kementerian Pertanian, hingga aparat TNI yang turut dilibatkan, bisa bersinergi lebih baik.
“Program swasembada pangan ini perencanaan jangka panjang. Jangan sampai rusak hanya karena satu titik lemah dalam rantai distribusi. Saya akan kawal ini sampai ada perbaikan nyata,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi