radar jember - POSISI Sekretaris Daerah (Sekda) bukan hanya jabatan administratif semata, tetapi menjadi ujung tombak pemerintahan daerah.
Oleh sebab itu, sosok Sekda Bondowoso harus menjadi figur dalam komando dan penyambung lidah visi dan misi seorang bupati.
Akademisi Kebijakan Publik Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman, menegaskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, jabatan Sekda merupakan posisi strategis yang menjadi komando dalam tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.
“Sekda itu tidak hanya harus memenuhi syarat administratif, tapi juga menjadi garda depan dalam membantu kepala daerah menjalankan visi dan misinya,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya kemampuan seorang Sekda dalam mengendalikan dan mengonsolidasikan birokrasi, terutama pasca kontestasi politik seperti Pilkada.
Menurutnya, dalam fase transisi pemerintahan, ada potensi disharmoni di tubuh birokrasi yang harus segera diredam oleh figur Sekda yang kuat dan netral.
“Sekda harus mampu mengembalikan fokus ASN untuk kembali bekerja profesional sesuai dengan arah RPJMD yang ditetapkan,” tegasnya.
Lebih dari itu, Hermanto menekankan bahwa Sekda harus memiliki kapasitas untuk mengoptimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dalam konteks reformasi birokrasi.
Ia menyebutkan bahwa keberhasilan daerah dalam banyak hal bergantung pada sejauh mana Sekda mampu menjabarkan visi bupati ke dalam program konkret yang dilaksanakan oleh setiap OPD.
“Inilah yang harus digali oleh panitia seleksi. Apa peran konkret dari calon Sekda dalam menjawab tantangan birokrasi ke depan? Termasuk bagaimana mereka akan mendorong inovasi di tiap-tiap OPD,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa inovasi tidak melulu soal teknologi, tetapi juga tentang cara baru dalam menyusun program, mempercepat layanan, hingga membangun sinergi antar perangkat daerah.
“Sekda harus punya visi inovatif. Harus bisa berpikir ke depan, tidak hanya mengelola rutinitas birokrasi. Ini yang diharapkan publik,” katanya.
Dia berharap proses seleksi terbuka Sekda benar-benar mampu menjaring figur yang tidak hanya berpengalaman secara administratif, tetapi juga visioner dalam menjalankan fungsi manajerial dan kepemimpinan di internal birokrasi.
“Sekda harus jadi motor penggerak, bukan sekadar pengelola anggaran. Dia harus bisa menjaga kesinambungan pembangunan dengan cara-cara yang efektif dan inovatif,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi