KALIGEDANG, Radar Ijen - Pasca insiden yang terjadi di Desa Kaligedang Kecamatan Ijen, warga setempat meminta Pemkab Bondowoso hingga Pemprov Jatim turun tangan.
Dalam rangka menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang terjadi tempat tersebut.
Menyusul adanya kesalahpahaman antara TNI dan warga beberapa hari lalu.
Mereka secara resmi meminta, Gubernur Jatim dan Bupati Bondowoso mengevaluasi konflik agraria dan melakukan peninjauan, serta penilaian secara komprehensif terhadap sengketa tanah yang terjadi di wilayah tersebut.
Sehingga ada solusi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.
Hal itu dikatakan oleh Kuasa Hukum warga Desa Kaligedang Ramli Himawan, melalui pernyataan tertulis secara resmi.
Anggota YLBHI-LBH Surabaya itu menyebut, konflik agraria antara warga masyarakat dengan PTPN I Regional 5 Bondowoso belum selesai, sehingga atas adanya insiden 15 Mei 2025 menyebabkan situasi semakin memanas.
Inisiden tersebut menurut Ramli, menunjukkan masih adanya pola-pola represifitas oleh aparat terhadap masyarakat sipil, yang masih memperjuangkan hak atas tanahnya.
“Terancam akan hilangnya sumber mata pencaharian utama para petani ijen,” ujarnya.
Ramli Himawan, menerangkan selama ini tidak ada pergerakan secara masif atau kinerja yang dapat diobservasi kaitannya permasalahan agraria.
Khususnya di Kecamatan Ijen, bukan hanya Desa Kaligedang. Namun juga desa lain juga.
"Seperti Kali sengon, Kali Anyar dan lain sebagainya," katanya.
Melalui keterangan tertulis, Ramli mengakui akan ada pertemuan resmi secara formal, untuk membicarakan evaluasi terkait HGU (Hak Guna Usaha) PTPN I Regional 5.
Jika berbicara evaluasi ini, ada beberapa komponen yang perlu ditinjau, seperti syarat kelayakan operasional.
Ia menyarankan perlu diinvestigasi kontribusi PTPN ke pemerintah daerah dan kecamatan yang dibawahi.
"Yang sering dipublikasikan bukan seperti itu" tegasnya.
Dalam pernyataan yang diterima Jawa Pos Radar Ijen, desakan lain yang juga disampaikan yakni pada Panglima TNI dan seluruh jajarannya, termasuk Komandan Batalyon Infanteri 514 Bondowoso agar menghormati hak asasi manusia.
Utamanya berkaitan dengan hak atas rasa aman masyarakat petani serta memberikan penjelasan resmi atas terjadinya peristiwa beberapa hari lalu.
Dia juga mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI), untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Ijen, Bondowoso.
Selain itu, Di lain sisi, masyarakat melalui kuasa hukum YLBHI meminta kepala Kepolisian Republik Indonesia agar memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat petani Ijen. (ham/bud)
Editor : M. Ainul Budi