Jakarta, Radar Ijen – Pemerintah terus berupaya memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperketat proses pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan pentingnya keterlibatan kepala daerah dalam proses ini, termasuk Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid yang turut hadir dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (26/3).
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul meminta agar pemerintah daerah aktif mengawal proses uji petik dan pemutakhiran data.
Ia menekankan bahwa pemutakhiran bisa dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal dan fitur Usul Sanggah di aplikasi Cek Bansos.
"Saya melibatkan bupati untuk pemutakhiran, baik dari jalur formal maupun usul sanggah," kata Gus Ipul.
Jalur formal dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat RT, RW, dinas sosial, hingga bupati/wali kota sebelum akhirnya sampai ke Menteri Sosial.
Sementara itu, Usul Sanggah memungkinkan masyarakat untuk mengajukan perubahan data secara langsung dengan melampirkan dokumen pendukung. Kedua mekanisme ini tetap membutuhkan persetujuan dari kepala daerah agar validitas data tetap terjaga.
Selain pemutakhiran, proses ground checking atau uji petik DTSEN juga menjadi fokus utama.
Uji petik dilakukan oleh para pendamping sosial untuk memastikan bahwa penerima bansos benar-benar berasal dari kalangan yang berhak.
Dengan cara ini, ketimpangan dalam distribusi bansos diharapkan dapat diminimalisir.
Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid merespons positif ajakan Menteri Sosial tersebut. Ia menyatakan komitmennya untuk mengawal proses pemutakhiran agar bantuan sosial di wilayahnya tidak salah sasaran.
"Kami mendukung sepenuhnya upaya tersebut agar bantuan sosial tepat sasaran," ujarnya.
Tak hanya membahas pemutakhiran DTSEN, dalam audiensi tersebut juga dibahas mengenai persiapan program Sekolah Rakyat.
Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menyiapkan dua lokasi yang akan digunakan sebagai tempat belajar bagi kelompok usia sekolah menengah pertama (SMP).
Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data bansos dan program pendidikan seperti Sekolah Rakyat, diharapkan penanganan kemiskinan dapat dilakukan lebih efektif dan menyentuh langsung masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi