TENGGARANG, Radar Ijen - Kabupaten Bondowoso mencatatkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan pada tahun 2024. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (21/3) malam, angka kemiskinan turun dari 13,34 persen pada 2023 menjadi 12,60 persen pada 2024.
Menurut Bupati Abdul Hamid, penurunan angka kemiskinan itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,87 persen. Meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 4,62 persen. “Ini bukan sekadar angka, tapi menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Kami terus berupaya menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” ujarnya.
Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku juga mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun 2024, PDRB Bondowoso mencapai Rp 26,543 triliun. Meningkat Rp 1,770 triliun dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, PDRB per kapita naik menjadi Rp 33,50 juta per tahun, naik Rp 2,07 juta dari tahun sebelumnya.
Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan hasil positif dengan realisasi sebesar Rp 255,07 miliar atau 108,29 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, total pendapatan daerah mencapai Rp 2,016 triliun atau 97,55 persen dari target. “Alhamdulillah, pendapatan daerah terealisasi hampir 98 persen. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang cukup baik,” tambah Bupati.
Di sisi belanja, Pemkab Bondowoso mengalokasikan Rp 2,126 triliun untuk pembangunan dan pelayanan publik. Belanja operasi menjadi yang terbesar dengan Rp 1,637 triliun. Disusul belanja modal Rp 158,93 miliar, serta belanja transfer ke desa dan pihak lain sebesar Rp 328,48 miliar.
Tak hanya di bidang ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari turunnya tingkat pengangguran terbuka dari 4,15 persen pada 2023 menjadi 3,63 persen pada 2024. Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 70,56 menjadi 71,22.
Keberhasilan ini semakin diperkuat dengan berbagai penghargaan yang diterima Pemkab Bondowoso. Termasuk penghargaan universal health coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator PMK. Serta penghargaan kinerja penjabat kepala daerah terbaik kedua se-Indonesia dari Kemendagri. “Kami bersyukur atas pencapaian ini. Tetapi, tentu masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” pungkasnya. (faq/c2/bud)
Editor : M. Ainul Budi