TENGGARANG, Radar Ijen - Dalam upaya efisiensi anggaran dan memprioritaskan kepentingan masyarakat, Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid atau yang akrab disapa Ra Hamid bersama Wakil Bupati Kiai As'ad Yahya Syafi'i mengambil langkah tegas dengan meniadakan anggaran pembelian mobil dinas untuk tahun 2025.
Keputusan ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Ra Hamid, kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap keterbatasan anggaran yang harus dikelola dengan bijaksana.
"Ada banyak kebutuhan mendesak yang lebih prioritas, seperti kekurangan anggaran insentif, BPJS untuk tenaga kesehatan, serta bantuan honor bagi guru ngaji," ungkapnya
Dalam pandangan Ra Hamid, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap masyarakatnya.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak nyata.
“Anggaran ini lebih baik dialihkan untuk program-program yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini mungkin terlihat kecil, tetapi efek jangka panjangnya besar bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Keputusan ini pun mendapat respons positif dari Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Ahmad Dhafir.
Menurutnya, kebijakan yang diambil Bupati mencerminkan kepemimpinan yang bijak dalam mengelola keuangan daerah.
"Menurut saya, ini cukup bagus. Karena mengingat saat ini pemerintah masih dalam masa efisiensi anggaran," katanya.
Tidak hanya menolak anggaran untuk mobil dinas, Ra Hamid juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan diterapkan pada berbagai aspek belanja daerah lainnya.
Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah akan terus memangkas pengeluaran yang kurang produktif agar dana yang tersedia dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan visi Bondowoso Berkah yang mengusung pemerintahan transparan dan akuntabel, Ra Hamid berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Bahkan, ia berencana melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan guna memastikan setiap kebijakan keuangan berjalan sesuai kebutuhan rakyat.
“Kami ingin memastikan pengelolaan anggaran daerah semakin terbuka dan bisa diawasi bersama,” tambahnya.
Dengan menekan pengeluaran yang kurang mendesak dan memprioritaskan kepentingan masyarakat, diharapkan pembangunan daerah bisa berjalan lebih optimal tanpa membebani keuangan daerah. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi