BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID- Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bondowoso untuk tetap menjaga netralitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Termasuk dalam bermain media sosial. Hal itu berkenaan dengan kode etik yang mengikat terhadap setiap ASN. Apabila ditemukan ASN yang mengikuti kegiatan parpol ataupun caleg hingga capres, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pj Sekda Bondowoso Haeriyah Yuliati mengatakan, secara personal ASN juga memiliki hak pilih. Namun, tetap harus menjaga netralitas dalam setiap kegiatan sehari-hari, khususnya dalam politik praktis. "Dalam surat edaran (SE) juga sudah diatur tentang netralitas ASN," ujarnya.
Haeriyah menyatakan, hak pilih yang dimiliki ASN harus tetap dimanfaatkan sebagai bentuk kepatuhannya dalam melaksanakan demokrasi dan harus berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Namun, dalam konteks khusus, ASN harus tetap netral. Artinya, tidak mengiring masyarakat untuk memilih caleg, partai, calon presiden, hingga calon kepala daerah tertentu. Hal yang perlu diingatkan juga, kata dia, berhati-hati dalam media sosial.
Untuk mengingatkan ASN, Haeriyah merencanakan melakukan sosialisasi tentang isi surat edaran dari pemerintah. Dia menjelaskan terdapat beberapa hal yang dilarang bagi ASN. Mulai dari memberikan dukungan kepada capres, caleg, hingga calon kepala daerah.
Terdapat larangan yang mengikat seperti ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai. Selain itu, atribut PNS sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain. "Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye," tegasnya.
Dirinya juga mewanti-wanti untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum atau selama dan sesudah masa kampanye. Hal itu meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS. (faq/c2/dwi)
Editor : Alvioniza