TAMANSARI, Radar Ijen - Dinas Pendidikan (Dispendik) Bondowoso mulai memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumbangan wali murid ke pihak sekolah. Walau, uang dari wali murid bersifat sumbangan itu untuk komite sekolah ataupun pembelian seragam. Namun, harus bijak menentukan jumlah nominal rupiah. Bahkan, bila perlu tidak perlu ada pungutan dan memaksimalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Kepala Dispendik Bondowoso Sugiono Eksantoso menjelaskan, pihaknya tidak ingin memberatkan wali murid dengan berbagai beban keperluan sekolah. Artinya, sekolah harus memikirkan jangka panjang dalam mengambil keputusan. "Saya menginginkan Bondowoso memiliki sekolah negeri yang gratis dan berkualitas," terangnya.
Menurutnya, pemerintah sudah menyalurkan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS). Karena itu, dia tidak ingin ada sekolah, baik SDN maupun SMPN, yang dengan sengaja dan tanpa kesepakatan bersama meminta sumbangan. Hal itu tentu mencederai nama baik sekolah dan pihak dinas.
Bahkan, kata dia, pemerintah pusat juga akan memberikan anggaran khusus kepada sekolah penggerak. Hal itu seharusnya bisa dikembangkan tanpa meminta sumbangan kepada wali murid. "Sebaiknya anggaran itu digunakan seefektif mungkin," terangnya kepada Jawa Pos Radar Ijen.
Menurut dia, sekolah juga harus memikirkan kondisi ekonomi setiap wali murid. Sebab, tak jarang wali murid di Bondowoso yang berstatus ekonomi rendah. Menjadi sangat miris apabila wali murid yang tidak mampu masih dimintai sumbangan keperluan sekolah "Kalau memang ada wali murid dengan sukarela menyumbang kepada sekolah, itu tidak masalah," ucapnya.
Baru-baru ini, Dispendik Jatim juga menonaktifkan salah satu kepala SMAN di Tulungagung. Hal itu buntut dari penjualan seragam sekolah yang terlampau mahal, sekitar Rp 2 juta. (faq/c2/dwi)
Editor : Safitri