Terlalu Mepet Open Bidding Kepala Dinas

Safitri • Dipublikasikan Jumat, 30 Juni 2023 | 22:00 WIB

 

"Cuma persoalannya, waktunya lama untuk open bidding. Ada tes di provinsi dan lain sebagainya, tetapi tetap kami coba melakukan itu,"  Sugiono Eksantoso, Plt Kepala BKPSDM Bondowoso
"Cuma persoalannya, waktunya lama untuk open bidding. Ada tes di provinsi dan lain sebagainya, tetapi tetap kami coba melakukan itu," Sugiono Eksantoso, Plt Kepala BKPSDM Bondowoso

KADEMANGAN, Radar Ijen - Mutasi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau eselon II di Bondowoso, pertengahan Juni kemarin, rupanya menyisakan kekosongan di sejumlah kepala dinas. Kondisi tersebut akhirnya diisi oleh pelaksana tugas atau Plt.

 Persoalan itu pun juga menjadi sorotan dari Fraksi Amanat Golkar DPRD Bondowoso pada saat penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi. Sebab, posisi Plt itu dinilai bakal mengganggu kinerja eksekutif dalam melayani masyarakat.

Pada saat itu pula, Fraksi Amanat Golkar menyerukan kepada bupati agar segera mengisi jabatan tersebut dengan definitif sebelum masa akhir periode kepemimpinannya di 24 September 2023. Berangkat dari desakan tersebut, Pemkab Bondowoso mulai ancang-ancang untuk melakukan lelang jabatan atau open bidding untuk eselon II.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Sugiono Eksantoso mengatakan, usai rotasi yang terakhir memuat delapan JPT pratama dan akhirnya menambah pengangkatan Plt di dua OPD. Diantaranya, Inspektorat dan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Kontruksi (BSBK).

Salah satu cara yang dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan cara open bidding. "Plt ini dilakukan karena memang kosong, tetapi kami sudah merancang untuk segera melakukan open bidding dalam waktu dekat, khusus eselon II. Kalau eselon III dan IV sudah terisi semua," katanya.

Menurutnya, proses pengisian kekosongan jabatan itu tidak mudah. Sebagaimana diketahui, proses tersebut perlu dilakukan secara terbuka untuk umum. "Karena kalau eselon II itu melalui proses lelang jabatan, dan itu dibuka secara umum," imbuhnya kepada Jawa Pos Radar Ijen.

Namun, dia mengungkapkan, masih ada persoalan lain yang perlu dipertimbangkan. Yakni waktu yang lama dalam proses lelang tersebut. Sebab, proses lelang jabatan itu butuh tes di provinsi. Jika dihitung dengan masa berakhirnya kepemimpinan Bupati Salwa Arifin, maka waktunya cukup mepet. "Cuma persoalannya, waktunya lama untuk open bidding. Ada tes di provinsi dan lain sebagainya, tetapi tetap kami coba melakukan itu," pungkasnya. (mun/dwi)

Editor : Safitri
Bondowosoo