BACA JUGA : Suarakan Perlindungan Gumuk dan Bedadung, Mahasiswa Tuntut Komitmen Pemkab
Selain RTLH, dewan juga menyorot Raperda Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum selesai. Kemudian, revisi rencana detail tata ruang (RDTR). Ketua Komisi III DPRD Bondowoso Sutriyono mengatakan, ukuran tercapainya kinerja OPD bukan hanya terletak pada pemenuhan indikator rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) saja. Melainkan dari sisi dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal itu dinilai kurang diperhatikan oleh Dinas Perkim Ciptaru Bondowoso, sehingga salah satu programnya kurang bermanfaat bagi masyarakat.
“Karena, pada rencana awalnya, RTLH itu akan memberi dukungan terhadap kehidupan yang ideal dalam rumah tangga, sehingga dapat menekan angka stunting. Tidak ada alasan, rumah tangga miskin yang dibantu masih punya keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur,” katanya.
Dia menegaskan telah meminta pemerintah untuk lebih serius lagi dalam catatan tersebut. Seperti RTLH yang bisa memberi support terhadap penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem. “Kami minta untuk terus mengurangi stunting dan kemiskinan ekstrem, dari support bidang infrastruktur, contoh tadi RTLH,” terangnya.
Dia menilai, stunting itu juga disebabkan oleh sarpras rumah tangga yang belum memadai. Seperti sanitasi, lingkungan, dan sebagainya. Berikutnya, Komisi III juga memberi warning tentang molornya Raperda RTRW yang sampai saat ini belum juga selesai. Dia menggarisbawahi, sisa kepemimpinan Bupati Salwa sudah di depan mata, sehingga Raperda RT RW perlu diselesaikan. “Kenapa itu menjadi penting, karena mau mengakhiri RPJMD tahun 2018 hingga tahun 2023. Otomatis, kita harus menyelesaikan raperda tersebut karena akan menjadi rekomendasi untuk periode berikutnya,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga memberi catatan pada revisi RDTR kecamatan. Sejauh ini, pemerintah masih punya tanggungan 18 kecamatan di Bondowoso yang belum selesai. Sehingga, masih banyak kawasan di kecamatan yang belum jelas. “Misalnya, mana yang untuk permukiman, mana yang untuk lahan pertanian, mana yang untuk usaha bisnis, dan lainnya. Masih ada 18 kecamatan yang belum,” ujar Sutriyono.
Catatan tersebut, lanjut dia, akan direkomendasikan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2023. Pemkab harus memaksimalkan penyelesaian tersebut. “Karena muaranya LKPJ itu minimal bisa dilaksanakan di PAK 2023. Harapannya di tahun ini, poin krusial tersebut di tahun 2023 ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau Silpa,” pungkasnya. (mun/c2/dwi) Editor : Safitri