Ancam Polisikan Sekjen DPC PPP

Safitri • Dipublikasikan Jumat, 7 April 2023 | 21:47 WIB
AMBIL GILIRAN: DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jember saat mendatangi Kantor KPU Jember untuk mendaftarkan bacalegnya, Sabtu (13/5) siang.
AMBIL GILIRAN: DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jember saat mendatangi Kantor KPU Jember untuk mendaftarkan bacalegnya, Sabtu (13/5) siang.
CURAHPOH, Radar Ijen - Sekjen DPC PPP Bondowoso terancam bakal diseret ke ranah hukum oleh Ahmadi atas dugaan pencemaran nama baik. Hal itu merupakan buntut dari pemberhentian dirinya setelah diduga merusak nama partai. Bahkan, alasan pemberhentian itu didasarkan pada isu jual beli jabatan. Selanjutnya, bersama pihak yang berwenang, yakni kepolisian, Ahmadi akan membuktikan dugaan tersebut.

BACA JUGA : Lolos Babak Pertama Orleans Masters, Adnan/Nita Masih Adaptasi

Sebagaimana diketahui, Sekjen DPC PPP Bondowoso Barri Sahlawi Zain telah memberhentikan Ahmadi sebagai bawahannya di internal partai. Penyebabnya, lantaran namanya kerap disebut-sebut oleh media atas dugaan terlibat jual beli jabatan.

Meski belum terbukti, DPC PPP Bondowoso memberanikan diri untuk memecat Ahmadi. Dia dinilai telah merusak nama partai. Namun demikian, hal itu belum bisa diterima oleh Ahmadi. Karena itu, dalam waktu dekat, dia mengancam akan melapor ke polisi.

"Saya akan melaporkan atas pencemaran nama baik, karena saya tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan. Kemudian, saya dianggap merusak nama partai, merusaknya di mana terus?" kata Ahmadi saat ditemui di rumahnya sembari bertanya-tanya.

Selain itu, dia juga ingin membuktikan tuduhan tersebut tidak benar. Menurutnya, jual beli jabatan di internal Pemkab Bondowoso tidak pernah dia lakukan. Kemudian, dirinya juga tidak tahu-menahu tentang bukti transfer tersebut.

"Awal saya diduga terlibat, saya sudah meminta ruang untuk klarifikasi. Namun, tidak pernah dipenuhi, kok tiba-tiba begini," katanya.

Selanjutnya, dia juga menilai prosedur pengambilan keputusan internal DPC PPP juga kurang prosedural. Bahkan, AD/ART yang dijeratkan terhadap dirinya pun dianggap salah kaprah. "Saya ini sudah di luar kepala soal AD/ART. Jadi, mereka perlu belajar lagi soal itu, sudah benar apa belum," jawabnya.

Oleh sebab itu, untuk menguji hal demikian, Ahmadi berencana akan menyeret polemik tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan AD/ART yang digunakan oleh DPC PPP dalam memberhentikan dirinya. "Jadi, ada dua jalur yang akan saya tempuh. Pertama, pencemaran nama baik, kemudian ke PTUN," pungkasnya. (mun/c2/fid)

  Editor : Safitri
Bondowoso