BACA JUGA : Gelar Pasar Murah sampai Akhir Ramadan, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Miring
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Puji Triasmoro mengatakan, pemanggilan wabup untuk meminta keterangan terkait penyaluran dana hibah. Saat ini kasus tersebut masih berada pada proses penyelidikan, pengumpulan barang bukti, dan belum masuk proses penyidikan. Artinya, masih belum ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka. “Memanggil wabup untuk konfirmasi terkait penyaluran dana hibah,” katanya.
Pemanggilan terhadap wabup, kata dia, baru dilakukan satu kali dan dihadiri secara langsung oleh wabup. Selain itu, Puji memang menegaskan, semua pihak terkait yang terlibat dalam kasus dana hibah ponpes akan dipanggil tanpa terkecuali. Termasuk mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. “Kalau alat buktinya cukup dan memenuhi unsur, baru kami tindak lanjuti lagi,” tegasnya.
Sejumlah barang bukti dan keterangan dari berbagai pihak, lanjut Puji, juga sudah dikantongi. Tidak tertutup kemungkinan status kasus penyelewengan dana hibah itu akan ditingkatkan ke penyidikan, jika terdapat sejumlah alat bukti yang mendukung.
Menurut Kajari Bondowoso, anggaran dana hibah tersebut pada tahun 2021 mencapai Rp 11 miliar dalam satu tahun. Disalurkan kepada pondok pesantren, guru mengaji, beasiswa, dan lainnya. Sebagian para penerima juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. “Termasuk yang dari bagian Kesra Sekretariat Pemkab yang sebelumnya, kemudian yang baru,” imbuhnya.
Puji juga mengaku akan mengusut tuntas terkait polemik dana hibah itu. termasuk aktor intelektual di belakangnya. Mengingat beredar informasi adanya penerima yang terus-menerus mendapatkan bantuan dana hibah setiap tahun. “Kami masih butuh menghitung kerugian negara, dan proses ini terus berjalan,” pungkasnya. (ham/c2/dwi) Editor : Safitri